.webp)
Lima partai politik mendesak agar Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memaksimalkan penyerapan APBD tahun 2026 yang masih rendah dan bakal mewacanakan pemakzulan jika tidak ada perubahan. Fraksi PDIP DPRD Tapteng membela Masinton soal hal itu.
Wakil Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi PDIP Disman Sihombing mengatakan jika serapan APBD 30 persen itu merupakan data per Juni. Namun surat dari Kemendagri baru tiba di Agustus.
"Serapan tingginya ini, (30 persen) itu per Juni itu, Agustus baru tiba surat dari Kemendagri itu," kata Disman Sihombing saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disman menilai jika penyerapan anggaran di Pemprov Tapteng sebenarnya tinggi. Kegiatan tender di lingkungan Pemkab Tapteng disebut sudah mulai.
"Ini kan belum tender, kalau sudah tender kan habis," ujarnya.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Tapteng Joko Pranata Situmeang meminta agar kelima partai politik itu mengkaji ulang statemen mereka. Sebab, ia menilai masalah penyerapan anggaran tidak masuk dalam poin persyaratan pemakzulan.
"Kalau menurut kita sebaiknya 5 partai itu mengkaji ulanglah apa yang mereka sampaikan, apakah penyerapan anggaran itu termasuk dalam poin-poin persyaratan pemakzulan," sebut Joko Pranata Situmeang.
Joko menilai jika bupati merupakan pemimpin pemerintahan eksekutif, sementara yang menjalankan anggaran adalah OPD Pemkab Tapteng. Sehingga partai politik itu seharusnya menanyakan perihal itu ke TAPD maupun OPD.
"Bahwa bupati itu adalah kepala daerah yang memimpin jalannya pemerintahan eksekutif, yang menjalankan anggaran itu semua adalah OPD sesuai dengan DPA nya per tahun, kalau terjadi penyerapan anggaran rendah harusnya ditanya ke OPD dan TAPD," ujarnya.
Sehingga mereka menilai kritik terhadap Masinton merupakan salah alamat. Masinton disebut lebih banyak berurusan dengan pemerintah pusat untuk pemulihan bencana di Tapteng.
"Jadi menurut kami selaku Fraksi PDI Perjuangan salah alamat itu untuk melakukan menggunakan hak dan menyalahkan kepada kepala daerah. Dalam menghadirkan pemulihan bencana bupati itu kebanyakan berhubungan ke pusat," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, lima partai politik mendesak agar Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memaksimalkan penyerapan APBD tahun 2026 yang masih rendah. Mereka mewacanakan pemakzulan jika Masinton tidak meningkatkan penyerapan anggaran.
Hal itu diketahui dari video yang beredar di media sosial yang dilihat, Sabtu (5/9/2026). Kelima partai politik itu adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.
"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang dalam video.
Hazmi menjelaskan jika penyerapan APBD Tapteng tahun 2026 masih 30 persen per Agustus. Sehingga mereka menilai Masinton tidak profesional dalam pengelolaan anggaran.
"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.
Rendahnya penyerapan anggaran disebut membuat TAPD dan OPD Pemkab Tapteng dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri. Mereka juga menyesalkan penanganan bencana yang dinilai amburadul.
"Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujarnya.
Kelima partai politik ini juga mendesak Pemkab Tapteng merealisasikan rekomendasi DPRD untuk pemberian bantuan korban banjir dan beasiswa dari APBD Tapteng. Rekomendasi itu disebut disetujui semua partai politik di DPRD Tapteng, kecuali PDIP.
Pihaknya disebut bersedia untuk berdiskusi dengan Pemkab Tapteng dalam membedah APBD tahun 2025 dan 2026. Namun harus menghadirkan Kemendagri, Kemenkeu, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, dan pengamat anggaran dan para pimpinan partai politik.
"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.
Saat dihubungi, Hazmi menyebutkan jika pihaknya masih melihat perkembangan apakah Masinton dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan masuk ke wacana pemakzulan.
"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).
Sementara Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite mengaku jika partainya belum mengarah ke pemakzulan. Pihaknya masih meminta pendapat ke petinggi-petinggi.
"Kalau sampai ke sana sih terlalu apa sih, kalau kami prinsip minta pendapat dulu minta arahan dulu ke petinggi-petinggi kami," ucap Joneri Sihite melalui sambungan telepon.
Joneri yang juga Wakil Ketua DPRD Tapteng menilai polemik ini berangkat dari permasalahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah kepala daerah dan DPRD Tapteng tidak mencapai persetujuan bersama soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD di 2 tahun terakhir. Golkar sendiri disebut sudah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini, kalau nggak ada konpromi lagi merasa paling benar ya bisa aja arah ke sana," ujarnya.
Sementara Ketua PKB Tapteng Abdul Rahman Sibuea belum bersedia memberikan penjelasan soal video tersebut. Ia menuturkan jika masih menunggu respon Masinton.
"Kita lihat dulu apa respons bupati," tutur Abdul Rahman Sibuea melalui pesan singkat.
Sedangkan Ketua NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani dan Ketua PAN Tapteng Martanto Siregar belum merespons saat dihubungi. Keduanya ada di dalam video tersebut.
Keterangan foto: Fraksi PDIP DPRD Tapteng saat rapat (Dok. PDIP Tapteng)
