.webp)
Lima partai politik mendesak agar Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memaksimalkan penyerapan APBD tahun 2026 yang masih rendah dan bakal mewacanakan pemakzulan. Masinton meminta agar semua pihak menghentikan tarik-menarik politik dan fokus pemulihan-pembangunan Tapteng.
"Mengajak seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan mengarahkan seluruh energi pada pemulihan bencana dan pembangunan daerah," kata Masinton Pasaribu dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
Sejak awal pemerintahan, upaya membangun komunikasi dan merangkul seluruh elemen disebut terus dilakukan. Perbedaan pandangan, kritik, dan pengawasan merupakan bagian dari demokrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun, seluruhnya hendaknya disalurkan melalui mekanisme kelembagaan, berbasis data dan fakta, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Masinton menjelaskan Pemkab Tapteng dan pemerintah pusat terus melakukan penanganan dan pemulihan pascabencana. Masyarakat korban terdampak bencana yang telah terdata dan memenuhi persyaratan dipastikan memperoleh hak-haknya sesuai program dan ketentuan yang berlaku.
Untuk bantuan jaminan hidup (jadup), bantuan telah disalurkan langsung kepada sekitar 10.752 KK atau sekitar 46.000 jiwa masyarakat korban bencana. Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial, penyaluran Jadup tahap berikutnya bakal direalisasikan September dengan jumlah 130.000 jiwa.
"Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial RI, pemerintah merencanakan tahapan penyaluran berikutnya kepada sekitar 34.000 KK atau sekitar 130.000 jiwa, yang direncanakan direalisasikan pada September 2026, sesuai kesiapan dan mekanisme penyaluran pemerintah pusat," jelasnya.
Bantuan stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang hingga saat ini terealisasi sekitar Rp 32,2 miliar untuk 1.591 rumah. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total usulan sekitar 18.878 rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat akibat bencana di Tapteng.
"Pemerintah menegaskan bahwa proses pendataan, verifikasi, pengusulan, penganggaran, hingga penyaluran bantuan harus dilakukan secara tertib agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ucapnya.
Masinton menyebutkan soal keterlambatan serapan anggaran transfer keuangan daerah (TKD) untuk percepatan pemulihan bencana sudah dijelaskan ke Kemendagri. Dinamika teknis perencanaan yang mengalami penyesuaian akibat anomali cuaca ekstrem di Tapteng, sehingga sejumlah perencanaan kegiatan dan penanganan infrastruktur harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.
"Namun demikian, pemerintah daerah tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk memperlambat pemulihan.
Jajaran perangkat daerah teknis telah berkomitmen untuk melakukan percepatan proses tender, lelang, pengadaan barang/jasa, serta tahapan administratif dan teknis lainnya, sehingga anggaran pemulihan dapat segera direalisasikan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," sebutnya.
Politikus PDIP ini menilai jika bencana bukan momentum untuk memperbesar perbedaan politik, menghasut masyarakat, atau membenturkan masyarakat dengan pemerintah.
Jika terdapat kekurangan dalam penanganan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan pengawasan.
"Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, serta diarahkan untuk menemukan solusi. Masyarakat korban bencana membutuhkan bantuan dan kepastian, bukan pertengkaran politik," jelasnya.
Oleh karena itu, Masinton mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal proses pemulihan, memastikan bantuan tepat sasaran, dan mempercepat pembangunan kembali daerah. Menurutnya, Pilkada sudah selesai, kepentingan politik tidak boleh menghambat pelayanan publik hingga pembangunan.
"Perbedaan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, kepentingan politik tidak boleh menghambat pelayanan publik, pembangunan, dan pemulihan masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, lima partai politik mendesak agar Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memaksimalkan penyerapan APBD tahun 2026 yang masih rendah. Mereka mewacanaka pemakzulan jika Masinton tidak meningkatkan penyerapan anggaran.
Hal itu diketahui dari video yang beredar di media sosial yang dilihat, Sabtu (5/9/2026). Kelima partai politik itu adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.
"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang dalam video.
Hazmi menjelaskan jika penyerapan APBD Tapteng tahun 2026 masih 30 persen per Agustus. Sehingga mereka menilai Masinton tidak profesional dalam pengelolaan anggaran.
"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.
Rendahnya penyerapan anggaran disebut membuat TAPD dan OPD Pemkab Tapteng dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri. Mereka juga menyesalkan penanganan bencana yang dinilai amburadul.
"Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujarnya.
Kelima partai politik ini juga mendesak Pemkab Tapteng merealisasikan rekomendasi DPRD untuk pemberian bantuan korban banjir dan beasiswa dari APBD Tapteng. Rekomendasi itu disebut disetujui semua partai politik di DPRD Tapteng, kecuali PDIP.
Pihaknya disebut bersedia untuk berdiskusi dengan Pemkab Tapteng dalam membedah APBD tahun 2025 dan 2026. Namun harus menghadirkan Kemendagri, Kemenkeu, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, dan pengamat anggaran dan para pimpinan partai politik.
"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.
Saat dihubungi, Hazmi menyebutkan jika pihaknya masih melihat perkembangan apakah Masinton dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan masuk ke wacana pemakzulan.
"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).
Simak Video "Mengungkap Keunikan Ikan Panggang Pacak di Tapanuli Tengah"
[Gambas:Video 20detik] (niz/afb)
