.webp)
Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo buka suara mengenai sikap Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang yang melontarkan isu pemakzulan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu. Ade Jona bilang isu pemakzulan yang dilontarkan Hazmi tanpa koordinasi dengan DPD Sumut maupun DPP.
"Saya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumut menyampaikan sikap DPC Gerindra Kab Tapteng itu di luar kordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng," ujarnya dikutip detikNews, Selasa (8/9/2026).
Ade mengajak semua pihak bersatu dan saling mendukung untuk pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gerindra mengajak semua pihak bersatu dan saling mendukung untuk pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tapteng," ujarnya.
Masinton Merespons Wacana Pemakzulan
Masinton sudah merespons perihal wacana pemakzulan ini. Masinton meminta agar semua pihak menghentikan tarik-menarik politik dan fokus pemulihan-pembangunan Tapteng.
"Mengajak seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan mengarahkan seluruh energi pada pemulihan bencana dan pembangunan daerah," kata Masinton Pasaribu dalam keterangannya.
Kata Masinton, sejak awal pemerintahan, upaya membangun komunikasi dan merangkul seluruh elemen disebut terus dilakukan. Perbedaan pandangan, kritik, dan pengawasan merupakan bagian dari demokrasi.
Untuk bantuan jaminan hidup (jadup), kata Masinton, bantuan telah disalurkan langsung kepada sekitar 10.752 KK atau sekitar 46.000 jiwa masyarakat korban bencana. Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial, Masinton menyebut penyaluran Jadup tahap berikutnya bakal direalisasikan September dengan jumlah 130.000 jiwa.
"Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial RI, pemerintah merencanakan tahapan penyaluran berikutnya kepada sekitar 34.000 KK atau sekitar 130.000 jiwa, yang direncanakan direalisasikan pada September 2026, sesuai kesiapan dan mekanisme penyaluran pemerintah pusat," jelasnya.
