Wawalkot Medan: Banyak Temuan Kepsek Ganti Mobil Saat Dana BOS Cair

Medan -

Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman mengungkapkan bahwa banyak kepala sekolah (Kepsek) di Medan yang ganti mobil usai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cair. Kondisi itu ditemukan di banyak kepala sekolah SD maupun SMP di Medan.

Hal itu diungkap Aulia pada podcast yang ditayangkan oleh akun YouTube @The One And Only. Awalnya Aulia mengkritik soal kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibebankan ke pemerintah daerah.

"Jangan jadikan wacana-wacana yang membuat rancu di daerah masing-masing, jangan semua, jangan sor-sor aja ngomong, saya terus terang, saya berhadapan langsung dengan Menteri Pendidikan juga nggak takut," kata Aulia Rachman di akun YouTube @The One And Only yang dikutip detikSumut, Kamis (8/6/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tim detikSumut sudah mendapat izin dari pemilik akun untuk mengutip isi dalam konten tersebut.

Lebih lanjut, Aulia mengungkapkan jika kebijakan tersebut membuat kisruh. Sebab sudah banyak yang daftar bahkan lulus menjadi PPPK, namun dibebankan ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah tidak sanggup.

"Masalahnya kan rusuh jadinya ini, berapa orang yang sudah mendaftar yang sudah lulus PPPK, sementara (pembiayaan) dibebankan oleh daerah," ucapnya.

Seperti APBD Medan, kata Aulia lebih difokuskan untuk untuk memperbaiki infrastruktur sesuai dengan janji dirinya dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Jika anggaran perbaikan infrastruktu dialihkan ke biaya PPPK, maka akan terjadi keributan.

"Kita bayar gaji guru, infrastuktur hancur, sementara kami berdua dengan Pak Wali berjanji memperbaiki infrastruktur dalam dua tahun, anggarannya dibayar ke gaji, kan sama cari perang namanya, kita yang dibante masyarakat," ujarnya.

"Lebih banyak jumlah masayarakat daripada jumlah guru PPPK, kan benar hak-hak yang lain akan terpotong," imbuhnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Aulia mengaku telah menyampaikan cara menyetarakan gaji guru honorer ke Dinas Pendidikan. Ia meminta untuk didata jumlah SD Negeri dan SMP Negeri di Medan dan berapa jumlah muridnya.

"Makanya konsep dasarnya itu, saya sudah bilang ke Dinas Pendidikan, untuk menyetarakan ini sistem penggajian nya, itu tolong didata berapa jumlah sekolah negeri yang ada di Kota Medan, SD dan SMP, jumlah muridnya," ucapnya.

Setelah tahu jumlah muridnya, maka dihitung berapa jumlah guru PNS dan guru honor di SD Negeri dan SMP Negeri. Sekolah yang memiliki jumlah murid yang banyak, maka guru honor juga diperbanyak di sekolah itu, bukan malah guru PNS.

"Nah setelah jumlah muridnya, berapa banyak jumlah gurunya di sekolah itu yang PNS dan berapa banyak yang honor, ini harus kita buat perimbangan, arti katanya yang muridnya banyak dibanyakan lah jumlah guru honornya, jangan PNS-nya dibanyakin, nanti yang kaya kepala sekolah, makan dana BOS," bebernya.

Sebab dana BOS itu, kata Aulia diperuntukkan untuk murid dan guru. Namun Aulia mengungkapkan, ternyata setiap dana BOS keluar, Kepsek malah ganti mobil.

"Dana BOS ini bukan untuk Kepsek, dana BOS ini untuk murid dan guru, tapi setiap sekolah nya banyak, dana BOS itu dapat oleh kepala sekolah, kepala sekolahnya ganti mobil, seitanrojim namanya ini," ungkapnya.

Aulia menegaskan jika Kepsek ganti mobil setelah dana BOS keluar merupakan fakta. Banyak temuan soal hal tersebut.

"Ini fakta, kalau saya ngomong apa adanya, memang betul dan ini temuan, berapa banyak temuan," tegasnya.

Padahal menurut Aulia, berdasarkan petunjuk teknik (Juknis) penggunaan dana BOS, bisa digunakan untuk menggaji guru. Tinggal dihitung bagaimana pembagiannya.

"Harusnya kan, juknis Kemendikbud tentang penggunaan dana BOS itu ada 14 item, tinggal kita buat breakdown angkanya berapa, berapa jumlah murid, berapa jumlah guru honor, kita bagikan ada sistem penghitungannya," ujarnya.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya...

Aulia mencotohkan misalnya 35 persen dana BOS diperuntukkan untuk gaji guru. Sebab, gaji guru masih ada yang Rp 300 ribu dan dia menilai gaji segitu menjadi salah satu bentuk pemusnahan peradaban.

"Apakah kita buat 35 persen dari dana BOS itu untuk penggajian mereka yang memang masuk ke dalam sebuah logika kita, cocok nggak gurunya ngajar segini, ini kan ada guru yang gajinya Rp 300 ribu, gimana dia mau ngajari muridnya, itu lah salah satu pemusnahan peradaban," jelasnya.

Kemudian, Aulia memperkuat argumentasi soal gaji PPPK tidak bisa dibebankan ke pemerintah daerah. Sebab masih banyak daerah yang tidak mampu menggunakan anggaran untuk biayai PPPK karena APBD nya di bawah Rp 1 triliun, seperti Binja, Langkat, dan Batu Bara.

"Benarkan? Itu yang terjadi di lapangan, jangan ini lah, jangan membuat kebijakan-kebijakan itu yang menjadi sebuah beban keuangan daerah, kalaupun daerah mampu tidak bisa semua, berapa banyak daerah yang anggarannya itu tidak mampu, banyak, Binjai, Langkat, Batu Bara, yang APBD nya itu di bawah satu t (Rp 1 triliun), jauh di bawah Kota Medan," ucapnya.

Sehingga dia meminta agar pemerintah pusat jangan membuat kebijakan yang membuat pusing kepala daerah. Jika memang ingin membuat suatu kebijakan, harusnya pemerintah pusat juga support semua.

"Jadi jangan buat kebijakan-kebijakan yang akhirnya membuat kepala daerah itu pusing, dikira kita juga yang nge-prank, kan gitu, kalau memang mereka mau buat aturan itu ya supporting habis dong dari APBN, kasih jangan tanggung-tanggung," tutupnya.

Untuk diketahui, sebelum mengungkapkan soal adanya Kepsek yang ganti mobil setelah dana BOS cair, di beberapa menit sebelumnya Aulia mengatakan terlebih dahulu jika Bobby Nasution pernah menyebut Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim geblek (bodoh sekali). Bobby sebut Nadiem geblek karena persoalan PPPK ini juga.

"Ini pun pak wali marah ini, 'geblek juga apanya ni Menteri Pendidikan nih, sor-sor (suka-suka) aja buat gini," kata Aulia menirukan ucapan Bobby.