.webp)
Wali Kota Medan Bobby Nasution terus melakukan kolaborasi di dalam internal lingkungan Pemko Medan maupun dengan berbagai pihak agar unsur KKN di Kota Medan bisa hilang. Langkah ini juga mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, melayani, transparan serta tidak ada unsur KKN.
Dalam Rapat Koordinasi Terhadap Pelaksanaan Tugas Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Terhadap Pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Wilayah Sumut, Bobby berharap Pemko Medan dapat menerapkan dan menjauhi segala bentuk tindak pidana korupsi sekaligus meningkatkan MCP di Kota Medan.
"Kami tentunya sangat mendukung kegiatan monitoring MCP terkait manajemen aset daerah dan optimalisasi pajak daerah di Kota Medan ini. Untuk itu, kami tentunya siap memberikan data yang diperlukan agar rapat ini dapat berjalan dengan baik," kata Bobby dalam keterangan tertulis, Rabu (7/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bobby menuturkan Pemko Medan juga siap menerima saran dan kritik agar manajemen aset dan optimalisasi pajak daerah di Kota Medan dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan Pemko Medan yang bersih dan transparan.
Guna mencapai ini semua, Bobby mengajak seluruh jajaran Pemko Medan dapat bersama-sama memperbaiki MCP di Kota Medan. Apalagi, Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK banyak membantu dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Medan.
"Kami sangat mengapresiasi dan menginginkan agar Pemko Medan dengan Tim Pengawas KPK untuk terus berkoordinasi agar capaian MCP ini bisa lebih baik di Kota Medan ke depannya," imbuh Bobby.
Sementara itu, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Albertina Ho menyampaikan ada beberapa tugas Dewan Pengawas KPK di antaranya mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK serta melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala.
"Maksud dan tujuan kedatangan kami ke sini (Medan) sejalan dengan salah satu tugas dari Dewan Pengawas KPK yakni untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas Tim Korsup KPK yang ada di wilayah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada serta memberikan manfaat kepada Pemko Medan," tutur Albertina.
Albertina berharap agar Pemkot Medan dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan tugas dari Tim Korsup KPK selama ini.
"Kami mengharapkan keterbukaan dari Pemko Medan untuk memberikan informasi yang benar mengenai kinerja dari Tim Korsup KPK. Dengan demikian kedepannya bisa memperbaiki tugas dari Tim Korsup KPK itu sendiri," ujarnya.
(ega/ega)
