Medan Masuk Top 8 Kota dengan Pelayanan Investasi Terbaik Nasional

Kota Medan masuk dalam 8 Besar Nomine Pelayanan Investasi Terbaik Tahun 2022 Tingkat Nasional. Nominasi tersebut berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima kunjungan Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi/ BKPM RI J.S Meyer Siburian di Balai Kota Medan, Selasa (6/9) kemarin. Selain bersilaturahmi, kedatangan jajaran BKPM RI juga dalam rangka melakukan kegiatan Uji Petik Nomine terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

Bobby berharap capaian 8 Besar Nomine Pelayanan Investasi Terbaik dapat menjadi motivasi bagi jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk meningkatkan mutu pelayanan investasi dan kemudahan berusaha di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Pihaknya juga menyambut baik Uji Petik Nomine yang akan dilakukan. Apalagi menurutnya dalam penilaian tersebut, Pemkot Medan terutama DPMPTSP akan mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

"Kami sangat menyambut baik kehadiran tim penilai yang akan melakukan Uji Petik Nomine. Semoga bisa memberikan dan menghasilkan hasil penilaian yang terbaik. Apalagi tujuan kita adalah menghadirkan dan memberikan kemudahan investor maupun pelaku usaha dalam memulai dan membangun usahanya di Kota Medan," kata Bobby dalam keterangan tertulis, Rabu (7/9/2022).

Sementara itu, Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi/ BKPM RI J.S Meyer Siburian mengungkapkan maksud kedatangannya bersama tim penilai ke Kota Medan dalam rangka Uji Petik Nomine. Yakni untuk menilai kinerja Pemkot Medan terkait penyelenggaraan kemudahan kegiatan berusaha di Kota Medan.

"Uji Petik Nomine ini adalah penilaian terakhir. Tujuannya adalah untuk mengecek dan memastikan apakah data dan keterangan yang telah diisi sebelumnya sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Penilaian ini juga kita lakukan untuk mencari 3 daerah terbaik, baik itu tingkat kategori provinsi, kota maupun kabupaten," bilang Meyer.

Dikatakan Meyer dalam melakukan penilaian, pihaknya turut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), HIPMI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nantinya hasil dari penilaian akan kita serahkan kepada Kementerian Keuangan. Tidak ada sanksi dalam penilaian ini. Sifatnya untuk pembinaan agar kinerja pemerintah daerah semakin baik, terutama terkait penyelenggaraan kemudahan kegiatan berusaha," ungkapnya.