.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumber) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) dalam rangka mengendalikan inflasi pasca Hari Raya Idul Fitri. Upaya ini sekaligus untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha mendatang.
Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Rapat Excellence Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, di Jl. Jenderal Sudirman, Kota Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan TPID agar aktif melakukan sejumlah langkah pengendalian untuk menjaga agar laju inflasi rendah dan terkendali.
Menurutnya, saat ini pengaruh inflasi di Sumbar diikuti dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban. Kondisi ini dinilainya akan berimbas pada kenaikan harga sapi dan daging sapi menjelang Idul Adha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dia juga memaparkan terkait kelangkaan pangan produk pertanian, antara lain cabai merah, bawang, dan beras. Dia menilai modernisasi dan hilirisasi pertanian diperlukan dengan menggunakan sistem alih teknologi.
"Perlunya modernisasi pertanian, karena salah satu terjadinya kelangkaan pangan adalah iklim yang terus berubah. Oleh sebab itu kita perlu mengembangkan inovasi pertanian, salah satunya adalah modifikasi cuaca," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/6/2022).
Seperti diketahui modifikasi cuaca dapat mengkondisikan cuaca berperilaku sesuai dengan kebutuhan di sektor pertanian. Misalnya saja untuk meningkatkan curah hujan atau mempercepat terjadinya hujan.
Modifikasi cuaca juga dapat memecah persoalan kekeringan lahan pertanian di saat musim kemarau. Hal ini karena teknologi modifikasi cuaca akan memantik hujan yang airnya dapat mengisi waduk. Begitu juga peningkatan intensitas hujan di saat musim tanam.
Di samping itu, Mahyeldi juga menyebut perlunya pembangunan green house untuk melindungi tanaman pangan dari bahaya cuaca ekstrem. Sehingga produksi pangan di Sumbar bisa terus berjalan, tanpa bergantung pada kondisi iklim pada saat itu.
Dia pun mendukung perguruan tinggi yang berfokus pada bidang pertanian untuk memfasilitasi dan membina masyarakat di sekitar dalam mengembangkan usaha pertanian.
"Untuk itu saya dukung perguruan tinggi yang mempunyai usaha pertanian,untuk mengisi kebutuhan pangan dan men-supply kebutuhan sayuran yang ada di pasar dan supermarket," ujarnya.
Sedangkan jika dibandingkan pada bulan April 2022, inflasi kelompok di Sumbar tercatat menurun. Kecuali pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran yang masih mengalami inflasi.
"Secara bulanan, inflasi Sumatera Barat pada Mei 2022 berada pada urutan ke-1 inflasi tertinggi dari total 10 provinsi di Kawasan Sumatera," paparnya
"Secara triwulan I pertumbuhan ekonomi sumbar sudah positif sebesar 3,64 persen, namun sebagai catatan pertumbuhan ekonomi di Triwulan I Tahun 2022 lebih rendah dari rata-rata Sumatera dan lebih rendah dari Nasional," lanjutnya.
Wahyu menjelaskan berdasarkan hasil diskusi TPID, Sumbar akan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan seluruh anggota TPID sehingga laju inflasi tetap terkendali. Seperti melakukan sepuluh langkah strategis pengendalian inflasi, antara lain menghimbau maskapai tidak menaikkan harga tiket pesawat di akhir tahun, serta adanya peningkatan pengawasan oleh Satgas Pangan ke pasar-pasar guna memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kemudian melakukan optimalisasi peran Toko Tani Center Indonesia di kabupaten/kota, operasi pasar oleh Bulog, koordinasi intensif dengan produsen, dan distributor khususnya untuk minyak goreng dan terigu agar distribusi merata. Selain itu juga menetapkan HET dan tata niaga minyak goreng, melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk kelancaran transportasi, melakukan substitusi pupuk dan pertanian terpadu, serta melakukan koordinasi dengan Pertamina dan PLN, dan antar TPID se-Sumbar.
