.webp)
Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni sudah menjabat selama 3 bulan sejak dilantik Presiden RI Joko Widodo menggantikan Herman Deru-Mawardi Yahya yang sudah habis masa kepemimpinannya. Selama itu, Fatoni mengklaim sudah menjalankan 5 program prioritas yang diamanahkan kepadanya.
Sepanjang ia menjabat, semua program prioritas yang ditekankan Menteri Dalam Negeri RI sudah dijalankan dengan maksimal.
"Pertama soal penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengendalian inflasi, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, " ujar Fatoni saat Refleksi Akhir Tahun Pemprov Sumsel 2023, Minggu (31/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam penanganan karhutla, Fatoni menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, berkolaborasi dengan semua pihak. Kolaborasi tidak hanya dengan pemerintahan melalui dukungan anggaran, penegakan hukum, melainkan juga dengan swasta.
"Yang terpenting dalam penanganan karhutla adalah pencegahan agar bencana ini tidak terulang setiap tahun. Untuk tahun ini kita akan melakukan antisipasi di awal," ungkapnya.
Fatoni menjelaskan upaya itu di antaranya penambahan operasi udara melalui teknologi modifikasi cuaca bekerja sama dengan beberapa lembaga. Kemudian, Pemprov Sumsel mengupayakan pembangunan embung, kanal dan infrastruktur pendukung lainnya agar karhutla tak terulang.
Kedua soal inflasi, kata dia, upaya pengendaliannya telah dilakukan di penghujung tahun. Seperti optimalisasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, gerakan pangan murah, sidak pasar dan distributor, koordinasi dengan daerah penghasil, refocusing anggaran BTT dan lainnya.
Pada November 2023 lalu, tingkat inflasi Sumsel mencapai 3,52%.
"Dukungan anggaran terhadap inflasi ini mencapai Rp122, 9 miliar. Anggarannya dikumpulkan dari dinas-dinas, " jelasnya.
Ia menuturkan adanya penurunan stunting dimana pada 2022 lalu tercatat angkanya menjadi 18,6%. Merujuk data e-PPBGM, jumlah balita kategori pendek dan sangat pendek sebanyak 9.062 atau senilai 1,8% dari jumlah balita yang diukur sebanyak 502.209.
"Penanganan stunting ini diupayakan juga peningkatan anggaran yang mencapai 27,93% dari RKPD 2023. Namun, upaya pencegahan terhadap stunting ini harus terus dilakukan, utamanya kepada para wanita sebelum dia menikah, " jelasnya.
Sumsel pun berhasil menjadi provinsi tercepat di Pulau Sumatera dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan 1,89%. Sebelumnya, angka kemiskinan ekstrem Sumsel 3,19% atau sebanyak 279 ribuan jiwa, kini menjadi 1,29%. Meski cukup besar penurunannya, angka itu masih di atas nasional, 1,12% atau tertinggi ke-12 se-Indonesia.
"Upaya yang kita lakukan untuk menurunkannya melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti renovasi rumah tidak layak huni, akses sanitasi dan air bersih. Kita juga akan memanfaatkan data Regsosek untuk penanggulangannya agar lebih tepat sasaran. Upaya lain juga melalui pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan lainnya, " ungkap Fatoni.
Kemudian soal Pemilu dan dukungan Pilkada tahun ini. Pemprov Sumsel telah melakukan penandatanganan NPHD, termasuk kabupaten/kota terkait dana Pilkada serentak 9 November 2024 lalu. Hal itu menjadi yang pertama di Indonesia dan menginisiasi provinsi lain untuk melakukan hal serupa. Dimana pada 2023 dianggarkan 40% dan tahun ini 60%.
"Dan ternyata tidak semua provinsi bisa melakukannya, ada kabupaten/kota yang akhirnya menganggarkan pada 2024," ungkap Fatoni.
Soal capaian prestasi, ia juga menyebut ada 24 penghargaan dari total 51 award. Menurutnya, penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja keras bersama.
"Ini merupakan indikator capaian kinerja kita, bukan semata-mata untuk meraih penghargaan. Terpenting adalah output-nya, karena capaian ini akan berdampak terhadap pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan lainnya," tukasnya.
(dai/dai)
