.webp)
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menekankan program bantuan keuangan bersifat khusus atau bantuan gubernur bersifat khusus (bangubsus) pada 2025 hanya untuk kegiatan yang bersifat super prioritas.
Program bangubsus juga harus dikolaborasikan dengan Pemprov Sumsel. Bangubsus bisa berasal dari usulan gubernur setelah kunjungan ke daerah, usulan kepala daerah melalui DPRD Sumsel usai reses dan kunjungan dapil yang kemudian disampaikan kepada gubernur melalui bupati/wali kota.
"Tiga alasan utama gubernur memberikan bangubsus antara lain program yang bersifat super prioritas bagi daerah. Misalnya program yang sangat baik tapi sempat terhenti karena berganti pemimpin sehingga mangkrak. Kemudian program yang merupakan janji kepala daerah terpilih, misalnya janji perbaikan infrastruktur saat mencalonkan diri. Dan ketiga adalah program reguler," ujar Deru saat menerima paparan Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (25/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Herman Deru juga menekankan jika bangubsus digunakan untuk mengakomodir pembangunan yang bersifat pembangunan infrastruktur.
"Bukan berarti kita mengabaikan usulan lain, kita fokuskan di infrastruktur terutama jalan, jembatan juga infrastruktur yang mengena di masyarakat. Contohnya instalasi untuk air minum, prioritas itu yang berkaitan dengan RPJMD yang diperkirakan pemkot atau pemkab kurang pendanaannya tapi dinilai provinsi itu bermanfaat untuk masyarakat. Kita akan backup juga," katanya.
Deru juga meminta bangubsus dilaksanakan dengan akuntabel, efisien, efektif dan terpenting tepat sasaran. Untuk nilai bangubsus, katanya, tergantung dari apa yang dipaparkan dan ditelaah dari tim verifikasi khusus penyaluran program.
"Pak Bupati dan Pak Wali Kota, dalam menentukan berapa nilai bantuan sangat tergantung pada apa yang dipaparkan. Jadi masing-masing kepala daerah memang harus melakukan paparan tentang apa-apa saja yang menjadi prioritas di daerah itu, Kemudian akan ditelaah dalam tim verifikasi. Kita fokus saja bantuan keuangan ini menjurus ke infrastruktur khususnya untuk pelayanan masyarakat," ungkapnya.
Sementara Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan paparan dan usulan program yang disampaikan merupakan kegiatan prioritas Kota Palembang.
"Sesuai arahan Bapak Gubernur tadi bisa direktif, sebagai informasi Bapak Gubernur saat ini jumlah penduduk Kota Palembang meningkat (menjadi) 1,8 juta penduduk, berdasarkan rilis BPS juga pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,13 persen. Besar harapan, kami untuk pembangunan infrastruktur di Kota Palembang ini semua bisa disetujui melalui tim evaluasi dan verifikasi," ungkapnya.
(dai/dai)
