.webp)
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan (Sumsel) menyiapkan strategi dalam menekan inflasi jelang Hari Raya Idul Adha dan momen libur sekolah. Hal itu karena adanya pergerakan harga yang terjadi menjelang Idul Adha dan momen libur Lebaran.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel, Ricky P Gozali mengatakan momen hari besar keagamaan nasional dan libur sekolah patut diwaspadai karena berpotensi terjadinya inflasi. Karena itu, perlu peranan banyak pihak untuk bisa menekan potensi tersebut.
"Hari Raya Idul Adha dan libur sekolah menjadi momen yang harus diwaspadai oleh setiap daerah," katanya, Kamis (13/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ricky menjelaskan, untuk menekan inflasi pada momen tersebut, Pemprov bersama TPID Sumsel telah menyusun strategi. Adapun beberapa upaya yang dilakukan berupa 4K yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi efektif.
Menurut Ricky, sejumlah komoditas perlu dicermati kenaikan harga dan pasokannya, meliputi bawang putih, cabai, gula pasir, minyak goreng, beras dan bawang merah.
"Sejumlah komoditi tersebut menjadi penyumbang inflasi di saat momen hari besar keagamaan. Selain itu, kita juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak mulai dari Dinas Perhubungan, bandara, dan lainnya, agar harga tiket pada momen libur tidak naik banyak," katanya.
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan untuk menekan inflasi baik jangka pendek maupun sampai dengan akhir tahun perlu kerjasama dari semua pihak. Bupati dan Walikota yang ada di Sumatera Selatan perlu melakukan extra mile atau antisipasi kenaikan harga.
"Kita bisa melakukan antisipasi terhadap ketidakpastian cuaca, ancaman kemarau, kekeringan, dan banjir yang secara bersama masih terus mengancam Sumsel dan ini perlu segera diantisipasi agar tak berdampak lebih jauh terhadap inflasi," katanya.
Menurutnya, Pemkab dan Pemkot di Sumsel bisa melakukan optimalisasi lahan perkarangan sejalan dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Selain itu, bisa juga memanfaatkan lahan tidur tidak produktif sebagai lahan pertanian. Hal yang sama bahkan telah diinstruksikan Menteri Dalam Negeri.
"Dorong peningkatan aktivitas pertanian secara end to end dengan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM, Teknologi Pertanian, maupun melalui kerjasama kelembagaan," pungkasnya.
(dai/dai)
