.webp)
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, meninjau posko dan lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Dia meminta penanganan karhutla dilakukan secara serius, termasuk menindak tegas perusahaan maupun masyarakat yang sengaja membakar lahan.
Dudung didampingi Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat meninjau kondisi di lapangan pada Kamis (15/10) pagi. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Deputi BMKG, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, serta Danrem 044/Garuda Dempo (Gapo) Brigjen TNI Khabib Mahfud.
Dudung mengatakan, dirinya merasakan langsung kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palembang pada Kamis pagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi pagi kita juga sudah merasakan bagaimana kabut asap yang masih cukup tebal," katanya kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima dari Danrem 044/Garuda Dempo, kabut asap yang melanda Palembang saat ini turut dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
"Ada beberapa titik hotspot yang memang cukup banyak, dan ini perlu ditangani secara serius," ujarnya.
Dudung menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan melakukan pemadaman. Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi penyebab kebakaran juga harus dilakukan secara tegas.
Ia secara khusus meminta Pangdam II/Sriwijaya dan Kapolda Sumsel mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan terkait pembakaran lahan.
"Pangdam dan Kapolda juga sudah menyegel beberapa perusahaan. Harus tegas-tegas saja," tegasnya.
Selain perusahaan, Dudung juga meminta aparat menindak masyarakat yang sengaja melakukan pembakaran lahan. Menurutnya, pembiaran terhadap praktik tersebut berpotensi membuat kebakaran semakin meluas dan memperparah dampak kabut asap.
"Karena kalau ini dibiarkan akan semakin meluas," katanya.
Sementara itu, Deputi BMKG yang turut mendampingi peninjauan menyampaikan bahwa wilayah Sumatera Selatan, khususnya bagian tenggara yang didominasi lahan gambut, diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November 2026.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Sebab, cuaca kering diperkirakan masih berlangsung hingga lebih dari satu bulan ke depan di sejumlah wilayah rawan kebakaran.
"Artinya masih satu bulan lebih kondisi kering ini akan kita hadapi, bahkan pada titik tertentu itu malah pada awal Desember baru akan masuk musim penghujan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, sejumlah wilayah lain, seperti Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, diperkirakan lebih dahulu memasuki musim hujan.
Sebaliknya, Sumatera Selatan dan Lampung berpotensi menjadi wilayah yang paling akhir memasuki musim hujan di antara daerah-daerah rawan karhutla tersebut.
"Tapi untuk Sumatera Selatan dan Lampung kemungkinan akan paling akhir masuk musim penghujannya untuk wilayah rawan karhutla," jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, penanganan karhutla di Sumatera Selatan membutuhkan upaya berkelanjutan, mulai dari pemadaman titik api, pencegahan kebakaran baru, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
