.webp)
Bupati Merangin M Syukur meminta seluruh kepala sekolah mengelola dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara transparan dan bertanggung jawab. Penggunaan anggaran pendidikan itu harus berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
"Setiap anggaran yang dikelola sekolah harus digunakan sesuai ketentuan dan mendukung kebutuhan pendidikan. Pengelolaan anggaran yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu sekolah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat," kata M Syukur, Selasa (13/10/2026).
Syukur menegaskan pertanggungjawaban dana BOSP tidak boleh sekadar memenuhi kewajiban administrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sembilan tahun pendidikan dasar itu wajib. Sekolah umum harus membuktikan kualitasnya agar orang tua kembali percaya memasukkan anak-anaknya ke SD dan SMP negeri. Inilah PR besar bagi dinas pendidikan, para kabid, hingga kepala sekolah," ujarnya.
"Maka dari itu, pengelolaan anggaran dana BOSP ini untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Merangin melakukan pembenahan terhadap kualitas layanan pendidikan. Pihak sekolah mesti menggunakan dana ini dengan sangat baik, agar sekolah negeri terus meningkatkan mutu pembelajaran agar mampu memenuhi harapan orang tua," lanjutnya.
Bukan hanya itu, Syukur meminta sekolah mempertimbangkan kondisi siswa dan efektivitas pengawasan saat menentukan metode pembelajaran.
Menurutnya, pembelajaran tatap muka perlu dioptimalkan pada sekolah yang memenuhi ketentuan dan kondisi yang memungkinkan, dengan tetap memperhatikan keselamatan serta kebutuhan peserta didik.
Dalam arahannya, Syukur turut mengingatkan kepala sekolah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pendidikan agar menjaga profesionalisme. Dia meminta tidak ada kelompok atau blok internal yang berpotensi mengganggu kinerja dan hubungan kerja di sekolah.
"Ibu dan Bapak bekerja secara profesional sebagai kepala sekolah yang mengatur manajemen sekolah. Jangan bikin blok-blok. Jabatan itu melekat pada diri kita, bahkan di luar jam kantor. Jaga marwah lembaga dan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan," terangnya.
Syukur juga meminta setiap persoalan internal diselesaikan melalui mekanisme dan jalur koordinasi resmi. Kepala sekolah maupun jajaran Dikbud diminta menyampaikan persoalan secara berjenjang melalui Dinas Pendidikan, Inspektorat, Sekretaris Daerah, hingga Bupati sesuai kewenangan.
Dia mengingatkan agar persoalan internal tidak langsung diumbar di media sosial sebelum ditempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, Syukur mendorong jajaran Dikbud Merangin terus menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dia menyatakan dukungan terhadap terobosan yang dapat memperbaiki manajemen sekolah dan mutu pembelajaran.
Bupati juga menegaskan evaluasi dapat dilakukan terhadap kepala sekolah atau jajaran yang dinilai tidak mendukung upaya pembenahan pendidikan.
"Harus ada terobosan, inovasi, dan kreativitas. Saya sudah beri otoritas penuh. Jika ada kepala sekolah atau jajaran yang tidak bisa diajak bekerja sama untuk kemajuan, kita rekomendasikan evaluasi. Kita bekerja sebagai tim, bukan untuk hebat sendiri-sendiri," tutupnya.
