.webp)
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup meminta perusahaan di Sumatera Selatan membantu pembangunan infrastruktur pengelolaan air. Hal tersebut untuk memperkuat pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut.
Keterlibatan perusahaan, terutama yang memiliki wilayah konsesi di daerah rawan karhutla, diperlukan untuk membantu mengatasi kebakaran yang berulang setiap tahun.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyatakan kesiapan APHI untuk mendukung penguatan infrastruktur pencegahan karhutla. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah melakukan pembasahan lahan gambut, antara lain dengan menggunakan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Sungai Mesuji, kami menggunakan sembilan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan gambut. Upaya itu sudah kami lakukan. Pada musim kemarau, muka air di lahan gambut turun sehingga pasokan airnya perlu ditambah. Karena itu, diperlukan keterpaduan, kerja sama, dan kejelasan pihak yang memimpin upaya ini," ujarnya, Kamis (8/10/2026).
Dia menilai pembasahan lahan merupakan langkah yang efektif untuk mencegah kebakaran di kawasan gambut.
"Kami menyambut baik upaya tersebut dan telah melaksanakannya. Pembasahan lahan gambut memang efektif. Saya setuju bahwa langkah tersebut tepat untuk menjaga gambut tetap basah," katanya.
Sebelumnya, Wamen Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/BPLH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono menyebut penanganan karhutla harus dilakukan bersama oleh semua pihak.
"Pemerintah pusat dan daerah tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu kami memerlukan kerja sama dan dukungan dari pihak swasta. Kedatangan kami kesini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama," katanya saat rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kantor BPBD Sumsel, Rabu (7/10/2026).
Penanganan karhutla harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, dimana pada lahan gambut, api dapat menjalar di bawah permukaan, sehingga pemadaman tidak cukup hanya mengandalkan operasi modifikasi cuaca maupun penyiraman air dari udara. Menurutnya, selain dipadamkan kondisi gambut harus terus dijaga agar tetap basah.
Menurut dia, upaya menjaga kebasahan gambut dapat dilakukan melalui pembangunan sekat kanal untuk menahan air. Pemerintah dan perusahaan juga perlu mengidentifikasi sungai terdekat sebagai sumber air serta menyediakan titik pengambilan air dan pompa untuk mengalirkannya ke lahan gambut.
"Saya meminta dukungan perusahaan-perusahaan untuk membangun infrastruktur guna mengatasi atau memitigasi kebakaran lahan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kami membutuhkan kontribusi perusahaan dalam upaya tersebut," ujarnya.
Diaz mengakui pembangunan infrastruktur tersebut masih menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat, sebab mereka khawatir sekat kanal menghambat pengangkutan hasil produksi dan menyebabkan lahan menjadi terlalu basah.
Menanggapi hal tersebut, ia meminta pemerintah daerah hingga pemerintah desa bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten/kota menjalin komunikasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya infrastruktur pengelolaan air untuk mencegah karhutla.
"Kepala desa dan DLH kabupaten/kota diharapkan berperan ketika perusahaan telah berkomitmen untuk membantu. Dengan demikian, kita dapat menjaga kelestarian ekosistem gambut," ujarnya.
