Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono meminta perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan membangun kanal dan water intake. Infrastruktur itu untuk memitigasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun.
"Kita meminta bantuan perusahaan-perusahaan untuk membuat infrastruktur, untuk mengatasi, memitigasi, agar wilayah-wilayah karhutla tidak terus terbakar," ujar Diaz saat rapat koordinasi penanggulangan karhutla Sumsel, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, perusahaan perlu ambil peran lebih dalam penanganan karhutla. Penanganannya tak bisa dilakukan sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Daerah-daerah mana yang diperlukan untuk penyekatan, kemudian water intake bisa dilakukan di mana. Kita membutuhkan kontribusinya, mohon bantuan untuk kita bisa atasi semua ini," katanya.
Dia menilai, penanganan karhutla perlu dilakukan bersama. Pemda dan satgas karhutla, katanya membutuhkan infrastruktur untuk mempermudah penanganan, salah satunya lewat ketersediaan air.
"Kita sedang me-mapping kanal blocking dan water intake diambil dari mana," katanya.
Meski begitu, pembangunan tersebut akan menemui kendala. Sebab, pembangunannya akan berdampak pada arus sungai yang dipakai masyarakat untuk membawa hasil pertanian dan perkebunannya.
"Ketika perusahaan sudah komitmen membantu, ternyata di level bawah banyak penolakan dari masyarakat karena tak bisa membawa hasil produksi pertanian dan perkebunannya. Di sini perlu kolaborasi antara pemerintah desa, dinas lingkungan hidup kabupaten/kota, dan lainnya untuk mengomunikasikannya kepada masyarakat," terangnya.
Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru menyebut akan mengoordinasikan pembangunan dengan pemerintah kabupaten/kota. Kerja ini disebutnya kerja antarlintas, sehingga akan membuat skema peraturannya.
"Kita juga membutuhkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk perusahaan yang tidak mau membangun sekat bisa saya sampaikan ke Pak Wamen," ungkapnya.
Menurutnya, gambut di Sumsel cukup luas, mencapai 1,26 juta hektare. Lahan gambut terluas berada di OKI dengan 600 ribuan hektare.
"Penanganan karhutla di Sumsel terus kita lakukan lewat satgas darat dan udara. Aksi dan regulasi sudah kita siapkan dengan peraturan desa melalui reward dan punishment dalam pengelolaan lahan desa di wilayah masing-masing," tukasnya.
