.webp)
Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) kembali digeruduk massa aksi. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) turun ke jalan untuk mendesak Gubernur Sumsel Herman Deru segera menangani kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Aksi tersebut berlangsung pada Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 13.30 WIB. Massa yang turun merupakan gabungan mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam organisasi eksternal HMI.
Ketua HMI Universitas Sriwijaya (Unsri), Afrizal, mengatakan aksi tersebut dilakukan karena mahasiswa menilai kondisi kabut asap di Palembang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, persoalan tersebut sudah berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa ayahanda kita, HD (Herman Deru), tidak mengondisikan asap. Saya orasi saat ini saja kena ISPA," kata Afrizal saat menyampaikan orasi.
Afrizal menyebut kondisi kabut asap saat ini telah membuat masyarakat khawatir. Ia juga menyinggung adanya informasi mengenai warga yang meninggal dan korban di wilayah Tulung Selapan.
"Sudah ada yang meninggal dan ada korban di Tulung Selapan," ujarnya.
Ia meminta pemerintah tidak menganggap persoalan kabut asap sebagai masalah biasa. Sebab, menurutnya, masyarakat, termasuk anak-anak, turut merasakan dampak dari kondisi udara yang buruk.
"Hari ini sudah banyak tetangga melawan ISPA, anak-anak, ibu-ibu. Ibu saya sendiri khawatir, suami bekerja di luar," katanya.
Dalam aksi tersebut, massa HMI juga meminta agar mereka diperbolehkan masuk ke dalam Kantor Gubernur Sumsel untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
"Izinkanlah kami masuk dengan baik. Kami Himpunan Mahasiswa Islam berpegang teguh dengan intelektual. Kami tidak membawa senjata," tegas Afrizal.
Adapun tujuh tuntutan HMI dalam aksi tersebut sebagai berikut:
1. Menuntut Gubernur Sumatera Selatan untuk menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara serius, cepat, terukur, dan terpadu hingga kualitas udara kembali berada pada kategori baik/sehat berdasarkan standar kualitas udara yang berlaku seperti IQair atau penetapan oleh BMKG.
2. Menuntut Gubernur Sumatera Selatan untuk membuka transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran Banpres Karhutla sebesar Rp100 miliar melalui penyediaan dashboard informasi publik yang memuat alokasi, realisasi, penggunaan, dan capaian anggaran secara terbuka serta dapat diakses oleh masyarakat.
3. Menuntut Gubernur Sumatera Selatan untuk mencopot stakeholder terkait yang terbukti lalai, tidak kompeten, atau gagal menjalankan tugas berdasarkan hasil evaluasi.
4. Menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyediakan posko kesehatan dan layanan kesehatan darurat di sekitar wilayah terdampak dan lokasi hotspot, dengan menyediakan
pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, masker, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan.
5. Menuntut Gubernur Sumatera Selatan untuk mengalokasikan anggaran pencegahan Karhutla dalam APBD TA 2027 dengan prioritas pada pencegahan, deteksi dini, restorasi lahan, serta penguatan kapasitas masyarakat.
6. Menuntut Gubernur Sumatera Selatan untuk menjamin perlindungan kesehatan tenaga pendidik dan peserta didik di wilayah terdampak Karhutla, termasuk dengan meliburkan kegiatan pembelajaran tatap muka dan menerapkan pembelajaran tanpa mengabaikan pemenuhan hak pendidikan peserta didik.
7. Apabila keenam tuntutan di atas tidak diakomodasi dan tidak disertai langkah konkret dalam waktu 3 × 24 jam sejak tuntutan ini disampaikan, maka kami menuntut Gubernur Sumatera Selatan untuk bertanggung jawab atas kegagalan penanganan Karhutla dengan mengundurkan diri dari jabatannya.
