.webp)
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Simpang Polda Palembang dibongkar. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk memperluas dan memperdalam Kolam Retensi Simpang Polda sebagai upaya mengatasi persoalan banjir dan genangan di kawasan tersebut.
Pengerjaan proyek perluasan Kolam Retensi Simpang Polda resmi dimulai pada Senin (5/10/2026). Proyek ini dikerjakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan menjadi bagian dari paket Restorasi Sungai Bendung dengan nilai pekerjaan mencapai Rp 385 miliar.
Perluasan kolam retensi ini ditargetkan mampu meningkatkan kapasitas tampungan air hingga hampir tiga kali lipat dibandingkan kondisi sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan proyek tersebut menjadi langkah penting untuk mengurangi genangan yang selama ini kerap terjadi di kawasan Simpang Polda dan sekitarnya.
"Wilayah yang akan merasakan langsung manfaatnya meliputi Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur III, dan Kemuning," katanya kepada wartawan, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, pengerjaan proyek diperkirakan berlangsung selama sekitar 15 bulan dan ditargetkan rampung pada Januari 2028.
Dalam proyek tersebut, kapasitas tampungan Kolam Retensi Simpang Polda akan ditingkatkan secara signifikan. Dari sebelumnya sekitar 9.600 meter kubik menjadi 30.000 meter kubik.
Luas kolam juga diperbesar. Jika sebelumnya berada di kisaran 0,4 hingga 0,56 hektare, nantinya luas kawasan kolam menjadi hampir 1 hektare. Kedalaman galian mencapai sekitar 2 hingga 3 meter.
Perluasan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang sebelumnya digunakan untuk sejumlah fasilitas, termasuk kantor DPMPTSP Provinsi Sumsel yang berada di kawasan proyek.
Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru meminta pengerjaan proyek dilakukan secara maksimal dan tepat waktu. Terlebih, berdasarkan prediksi BMKG, wilayah Sumsel akan memasuki musim hujan dalam waktu dekat.
"Kalender hari kerja harus tepat waktu karena dalam satu bulan ke depan wilayah tersebut akan memasuki musim hujan, sehingga pemanfaatan waktu saat ini sangat krusial untuk mengejar volume tampungan," ujarnya.
Herman Deru juga meminta kontraktor memperhatikan aktivitas pengangkutan tanah hasil pengerukan. Mobilitas truk diminta diatur agar tidak menimbulkan kemacetan, terutama pada jam sibuk.
"Kalau bisa pengangkutan tanah dilakukan malam hari, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat pada siang hari," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BBWS Sumatera VIII Agus Sapari mengatakan pekerjaan tidak hanya menyasar kolam retensi. Sejumlah saluran air di kawasan permukiman warga juga akan diperbaiki.
Perbaikan saluran tersebut dilakukan agar air dari kawasan permukiman dapat mengalir lebih cepat menuju kolam retensi. Selanjutnya, air akan dipompa menuju Sungai Bendung.
"Jadi bukan hanya kolamnya yang diperbesar, tetapi saluran-saluran di permukiman juga akan diperbaiki supaya air lebih cepat masuk ke kolam," jelas Agus.
Namun, pengerjaan proyek juga memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya keberadaan jaringan utilitas bawah tanah, termasuk pipa milik Pertamina dan jaringan PLN.
Karena itu, koordinasi dengan pihak terkait akan dilakukan secara ketat agar proses penggalian dan pembangunan tidak merusak jaringan utilitas yang sudah ada.
Setelah fungsi utama sebagai infrastruktur pengendali banjir selesai, kawasan Kolam Retensi Simpang Polda juga direncanakan ditata menjadi ruang publik.
Rencananya, kawasan tersebut akan dilengkapi ruang terbuka hijau, sarana olahraga hingga fasilitas yang ramah bagi anak-anak.
Meski nantinya dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik, BBWS Sumatera VIII menegaskan fungsi utama kolam retensi tetap sebagai infrastruktur pengendali air.
Dengan kapasitas tampungan yang jauh lebih besar, kolam tersebut diharapkan mampu menekan genangan di kawasan Simpang Polda dan sejumlah wilayah di sekitarnya, sehingga persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan warga dapat dikurangi.
