.webp)
Gubernur Jambi Al Haris mengkaji penyediaan rumah oksigen bagi masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fasilitas tersebut akan disiapkan jika hasil kajian pemerintah menunjukkan kebutuhan bagi masyarakat.
Al Haris mengatakan rencana rumah oksigen akan dibahas terlebih dahulu bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi. Kajian diperlukan untuk melihat kondisi kualitas udara serta kebutuhan warga yang terdampak asap.
"Nanti kita coba laksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), kalau memang nanti diharuskan (rumah oksigen) ya kita siapkan," kata Al Haris, Jumat (2/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Al Haris, hingga saat ini belum ada rekomendasi resmi dari Dinkes maupun DLH mengenai kebutuhan penyediaan rumah oksigen. Pemerintah masih menunggu masukan dari kedua instansi tersebut.
"Sampai hari ini saya belum dapat masukan dari Dinkes ataupun DLH. Nanti kalau sudah ada petunjuk ataupun masukan, harus diadakan," ujarnya.
Rumah oksigen tersebut nantinya ditujukan sebagai salah satu bentuk dukungan bagi masyarakat yang terdampak buruknya kualitas udara akibat kabut asap. Pemerintah akan melihat terlebih dahulu tingkat kebutuhan dan kondisi di lapangan sebelum menentukan pelaksanaannya.
Al Haris juga meminta fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas, tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak karhutla.
"Puskesmas saya sudah minta untuk diaktifkan membantu masyarakat yang terdampak karhutla," katanya.
Selain warga, pemerintah juga memastikan kondisi kesehatan personel yang berada di lapangan untuk menangani karhutla tetap dipantau. Petugas kesehatan disiapkan di titik-titik tempat personel Satgas Karhutla bekerja.
"Kalau untuk petugas di lapangan juga disediakan kesehatan. Semua titik yang para pekerja (Satgas) kita pantau kesehatannya," ujar Al Haris.
Rencana rumah oksigen ini menjadi salah satu opsi Pemprov Jambi dalam menghadapi dampak kabut asap yang masih terjadi. Namun, keputusan penyediaannya masih menunggu hasil koordinasi dan rekomendasi dari instansi teknis.
"Kalau memang nanti diharuskan, ya kita siapkan," tegas Al Haris.
