.webp)
Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh camat di Provinsi Jambi menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Camat juga diminta tanggap menghadapi bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jambi.
"Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya. Lalu dia tampil dan mengelola dengan baik," kata Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi Camat se-Provinsi Jambi, Selasa (29/9/2026)
Al Haris mengatakan camat merupakan pejabat pemerintah yang langsung berada di lapangan dan berhadapan dengan masyarakat. Karena itu, camat harus memahami kondisi serta berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, posisi camat sangat strategis karena tidak hanya mengurus pemerintahan di tingkat kecamatan, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Camat juga memiliki tugas membina kepala desa, perangkat desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
"Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat," ujarnya.
Al Haris mengatakan tantangan yang dihadapi camat saat ini semakin kompleks. Selain memastikan pelayanan publik berjalan, camat harus mampu merespons persoalan sosial, konflik di masyarakat hingga bencana.
"Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa," jelasnya.
Dia meminta persoalan karhutla menjadi perhatian bersama di tingkat kecamatan. Camat dinilai memiliki posisi penting untuk memastikan informasi terkait kondisi wilayah dapat segera disampaikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi.
"Semangatnya juga terus mengalir. Jadi pembangunan tetap berjalan, penanganan bencana juga harus berjalan," katanya.
Dalam rakor tersebut, Al Haris juga mendorong camat menyatukan persepsi dan visi dalam menjalankan program pemerintah.
"Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing," ucapnya.
Selain penanganan bencana, camat diminta memperkuat pelayanan publik di wilayah masing-masing. Tantangan yang dihadapi antara lain meningkatnya ekspektasi masyarakat, tuntutan digitalisasi layanan, persoalan sosial dan kewilayahan, koordinasi lintas sektor hingga keterbatasan sumber daya.
Al Haris menegaskan kecamatan harus mampu menjadi pemerintahan yang hadir dan bekerja langsung untuk masyarakat.
"Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat," tegasnya.
Rakor Camat se-Provinsi Jambi 2026 diikuti camat dari seluruh kabupaten/kota se-Jambi dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan tersebut mengusung tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas camat menuju pelayanan publik yang profesional, adaptif dan berintegritas.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Luthpiah mengatakan camat memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
"Camat merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di tingkat kecamatan sampai kelurahan dan desa," kata Luthpiah.
Dia berharap rakor tersebut menghasilkan kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga pelayanan masyarakat maupun pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan efektif.
"Melalui forum ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota," pungkasnya.
