.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi siap memperkuat sinergi dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dalam mendukung pertahanan negara. Sinergi dilakukan melalui pemetaan potensi wilayah, sarana-prasarana serta sumber daya yang dapat menjadi bagian dari komponen pendukung pertahanan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Arief Munandar mengatakan pertahanan negara membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki peran dalam mendukung kebijakan pertahanan melalui koordinasi dan pemanfaatan potensi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara," kata Arief, Kamis (24/9/2026)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Arief, asistensi yang dilakukan Kemhan menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai potensi daerah yang dapat mendukung kebutuhan pertahanan negara. Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI/Polri dan pemerintah pusat dinilai penting agar berbagai sumber daya yang tersedia dapat dipetakan dengan baik.
"Asistensi ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait potensi wilayah yang dapat mendukung kebutuhan pertahanan negara," terang Arief.
"Koordinasi dengan TNI/Polri dan seluruh pemangku kepentingan juga penting, sehingga berbagai sumber daya yang ada di daerah dapat dipetakan dengan baik dan disiapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Jambi melalui Dinas Perhubungan juga memaparkan sejumlah sarana dan prasarana transportasi yang dimiliki daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa menyebut Jambi memiliki tiga bandara serta sejumlah pelabuhan dan fasilitas penyeberangan yang tersebar di beberapa wilayah.
"Provinsi Jambi memiliki tiga bandara. Untuk pelabuhan ada Talang Duku, Muara Sabak, Ujung Jabung, Pelabuhan Perikanan Nipah Panjang, Kuala Mendahara, kemudian di Tanjung Jabung Barat ada Kuala Tungkal, penyeberangan Roro dan Pelabuhan Perikanan Tungkal," ujarnya.
Menurut John, keberadaan sejumlah fasilitas tersebut menjadi bagian dari potensi daerah yang perlu ditata dan dipetakan. Infrastruktur transportasi, khususnya pelabuhan dan bandara, memiliki peran penting dalam mendukung mobilisasi orang maupun logistik.
John juga menyampaikan usulan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung kepada pemerintah pusat. Dia menilai pelabuhan tersebut memiliki posisi strategis bagi pengembangan wilayah Jambi.
"Kami menitipkan kepada Bapak untuk pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang dinilai sangat strategis," ujarnya.
Sementara itu, Brigjen TNI Wirawan Yanuartono mengatakan kedatangan Kemhan ke Jambi merupakan bagian dari asistensi untuk memetakan berbagai potensi wilayah yang dapat diarahkan menjadi komponen pendukung pertahanan negara.
Pemetaan tersebut tidak hanya menyangkut sarana transportasi, tetapi juga mencakup potensi sumber daya alam dan buatan, fasilitas logistik hingga infrastruktur lain yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi tertentu.
"Tujuan kami ke sini adalah melaksanakan asistensi dalam rangka penyiapan komponen pendukung, khususnya sarana-prasarana laut, udara dan cyber, maupun bidang lain yang terkait dengan pengelolaan potensi wilayah di Provinsi Jambi," kata Wirawan.
Dia menjelaskan pendataan menjadi penting karena pemerintah harus mengetahui sumber daya yang tersedia apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi krisis.
"Ketika terjadi situasi krisis, sumber daya mana yang harus bisa dikerahkan untuk membantu menanggulangi krisis itu. Apakah sarana-prasarana laut, darat maupun udara yang bisa membantu. Apakah mungkin ada gudang atau depo logistik dan sebagainya. Nah, ini yang belum terdata dengan baik," jelasnya.
Wirawan menyebut proses asistensi juga melibatkan unsur kewilayahan TNI, termasuk Kodam, Lanal dan Lanud. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan unsur TNI di wilayah diperlukan agar penataan komponen pendukung dapat berjalan sesuai kebutuhan dan regulasi.
Dalam pertemuan itu, Wirawan juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemprov Jambi dalam mendukung penguatan pertahanan di wilayah. Salah satunya terkait dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan lahan untuk pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam).
"Provinsi ini sangat berkomitmen membantu TNI dengan memberikan lahan untuk pembangunan Kodam. Bayangkan jika di sini dibangun Kodam, maka akan ada pergerakan ekonomi," ujarnya.
Dia menilai pembangunan infrastruktur pertahanan juga dapat berjalan beriringan dengan pengembangan wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Wirawan kemudian meminta pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait untuk terus mendukung penataan komponen pendukung pertahanan negara.
"Penataan ini krusial agar pemerintah daerah memahami regulasi fasilitas pendukung pertahanan di daerah masing-masing," tegasnya.
