.webp)
Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS) meminta seluruh kepala desa dan fasilitas kesehatan di wilayahnya bergerak menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Desa dan puskesmas pembantu (pustu) diminta membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak asap.
BBS mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah kualitas udara di sejumlah wilayah Muaro Jambi memburuk akibat karhutla. Warga yang mengalami gangguan kesehatan maupun yang ingin memeriksakan kondisi tubuh akibat paparan asap diminta memanfaatkan layanan kesehatan yang disiapkan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk pemeriksaan kesehatan sudah kita lakukan dengan meminta dan memberitahukan para kades, puskesmas serta puskesmas pembantu (pustu) untuk melakukan langkah pemeriksaan warga yang sakit atau cek kesehatan masyarakat yang terdampak asap karhutla ini," kata Bambang Bayu Suseno dihubungi detikSumbagsel, Selasa (22/9/2026)
BBS juga menegaskan Pemkab Muaro Jambi akan terus mengerahkan perangkat daerah hingga tingkat desa untuk menghadapi karhutla. Pemeriksaan kesehatan warga, pembagian masker, pengawasan lahan hingga penindakan terhadap pembukaan lahan menjadi bagian dari langkah yang disiapkan pemerintah daerah.
"Karhutla ini dampaknya luas, terutama terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu penanganannya harus bersama-sama, dari pemerintah, masyarakat sampai perusahaan. Jangan sampai api baru kita bergerak, tetapi pencegahannya juga harus diperkuat," ujarnya.
Menurut BBS, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan luasan lahan yang terbakar. Kabut asap yang ditimbulkan juga berpengaruh langsung terhadap masyarakat, terutama ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Karena itu, kata dia, penanganan karhutla harus berjalan beriringan. Pemkab Muaro Jambi tidak hanya fokus pada pemadaman api, tetapi juga menyiapkan perlindungan bagi warga yang terdampak asap.
Salah satunya dengan membagikan masker secara gratis. BBS menyebut hampir 20 ribu masker telah disalurkan kepada masyarakat, termasuk anak-anak sekolah.
"Untuk masker yang pasti sudah kita bagikan dan sebarkan hampir 20 ribu masker. Itu semua sudah disalurkan ke warga, terutama ke sekolah-sekolah dan siswa," ujarnya.
BBS menjelaskan sebagian masker tersebut berasal dari bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak sekitar 5.000 lembar. Sementara sekitar 15 ribu masker lainnya disiapkan Pemkab Muaro Jambi melalui anggaran APBD.
Bantuan dari BNPB, lanjutnya, tidak hanya berupa masker. Pemerintah juga menerima peralatan pendukung pemadaman karhutla yang digunakan oleh petugas Satgas di lapangan.
"Namun bantuan BNPB ini bukan hanya masker saja yang kita terima. Ada juga bantuan alat pemadam api di lahan terbakar buat para petugas Satgas di lapangan. Bantuan ini kita nilai sangat berguna untuk pemadaman api di darat jika ada lahan yang terjangkau untuk dipadamkan," jelasnya.
Selain menyiapkan langkah perlindungan kesehatan, BBS mengaku ikut turun ke lapangan bersama Satgas Karhutla untuk melihat langsung kondisi lahan yang terbakar.
Menurutnya, turun langsung ke lokasi diperlukan untuk memastikan kondisi kebakaran sekaligus melihat penanganan yang dilakukan petugas di lapangan.
"Karena kita harus melihat secara konkret lahan mana yang terbakar dan bagaimana penanganannya. Ini bagian dari upaya kita memastikan karhutla di Muaro Jambi bisa dikendalikan," katanya.
BBS juga menyiapkan langkah tegas untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar. Salah satu kebijakan yang telah dibuat Pemkab Muaro Jambi adalah larangan membuka lahan baru selama dua tahun pada lahan yang sebelumnya terbakar.
Kebijakan tersebut dituangkan melalui surat edaran. Selain penegakan hukum oleh aparat, pemerintah daerah akan memberikan pembatasan terhadap pembukaan lahan baru di lokasi yang sebelumnya terbakar.
"Saya rasa meski hal ini terlihat minim, dua tahun tidak diperbolehkan buka lahan baru di lahan siapa pun yang terbakar, tetapi dampaknya sangat besar. Karena itu akan mempengaruhi pendapatan mereka, dan tentu ada langkah hukum juga untuk memberikan efek jera agar karhutla ini tidak terulang terus-menerus," ujarnya.
BBS menilai langkah tersebut penting karena dampak karhutla tidak hanya dirasakan pemilik lahan. Asap yang dihasilkan bisa menyebar ke wilayah lain dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kesehatan warga dan kegiatan belajar mengajar.
Pemkab Muaro Jambi juga menyiapkan pola pengawasan terhadap lahan perusahaan. BBS mengatakan pihaknya telah membuat pemetaan perusahaan berdasarkan cluster di setiap kecamatan.
Pemetaan itu dilakukan untuk mempermudah pemerintah daerah melakukan pengawasan sekaligus menindaklanjuti apabila ditemukan kebakaran di lahan perusahaan.
"Memang cara memetakan cluster perusahaan-perusahaan per kecamatan bisa memudahkan kita agar tidak ada lahan perusahaan di daerah Muaro Jambi yang terbakar. Karena jika terbakar itu akan merugikan perusahaan itu sendiri, dan ini menurut saya bagian dari siaga karhutla," ucapnya.
Dia menegaskan pencegahan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Pemerintah tidak ingin penanganan hanya dilakukan setelah api membesar, tetapi juga melalui pemantauan dan pengawasan sejak potensi kebakaran mulai muncul.
"Jadi jangan menunggu api membesar, pencegahan dan pengawasan harus dilakukan sejak dini," tegasnya
