.webp)
Wali Kota Palembang Ratu Dewa merespons pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9). Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Menanggapi pergantian tersebut, Ratu Dewa mengatakan pemerintah daerah menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memilih pejabat yang dipercaya untuk mengelola keuangan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapapun yang dipilih oleh Presiden, kita dukung. Itu hak prerogatif Presiden," katanya kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).
Namun, di tengah pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan tersebut, Ratu Dewa berharap kebijakan terkait Transfer ke Daerah (TKD) turut menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menurutnya, kebijakan transfer ke daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ratu Dewa menyebut Kota Palembang menghadapi pengurangan TKD sekitar Rp485 miliar. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah kota dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
"Transfer keuangan daerah kita cukup tinggi pengurangannya. Untuk Palembang sendiri pengurangannya sekitar Rp485 miliar," ujarnya.
Dia berharap besaran pengurangan TKD yang diterima Kota Palembang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan yang baru.
Ratu Dewa mengatakan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian ketika terjadi pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Namun, pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Harapan kita potongan transfer keuangan daerah, khususnya untuk Palembang, jangan sebesar itu," katanya.
Menurut Ratu Dewa, pengurangan TKD dalam jumlah besar membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menyusun anggaran. Sejumlah rencana pembangunan dan program daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Dia mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Palembang.
"Kalau potongannya sampai Rp485 miliar, tentu ini membuat kita cukup sulit untuk melakukan pembangunan dan kegiatan lainnya," ujarnya.
Karena itu, Ratu Dewa berharap Menteri Keuangan Suahasil Nazara dapat melihat kondisi fiskal daerah dalam menentukan kebijakan transfer ke daerah ke depan.
Dia meminta persoalan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan kemampuan daerah membiayai pembangunan.
"Kita minta kepada Menteri Keuangan yang baru, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Jangan sampai kemampuan daerah untuk membangun menjadi semakin terbatas karena transfer yang berkurang terlalu besar," katanya.
Ratu Dewa menilai hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan fiskal yang memadai agar program yang sudah direncanakan tetap dapat berjalan.
Apalagi, kata dia, kebutuhan pembangunan di Kota Palembang cukup besar. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah kota juga harus mengalokasikan anggaran untuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, penanganan lingkungan, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
"Daerah juga punya banyak kebutuhan. Ada pembangunan, pelayanan masyarakat dan program-program lainnya. Karena itu, kita berharap kebijakan transfer ke daerah tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah," tutupnya.
