.webp)
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, memasuki tahap persiapan lanjutan. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menargetkan pembangunan sekolah untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu itu mulai dikerjakan pada November 2026.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang M Raimon Lauri mengatakan, saat ini proses pembangunan Sekolah Rakyat telah memasuki tahap ketiga. Dalam waktu sekitar dua minggu ke depan, rencananya akan dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Mabes AU.
"Untuk Sekolah Rakyat ini update terakhir sudah masuk tahap ketiga. Insyaallah dalam waktu dua minggu akan ada penandatanganan antara Kemensos dan Mabes AU," katanya saat diwawancarai, Selasa (15/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Raimon, setelah proses penandatanganan tersebut rampung, pembangunan fisik sekolah ditargetkan mulai dilakukan pada November 2026.
"Ini sudah masuk tahap ketiga dan bulan November nanti akan dilakukan pembangunan," ujarnya.
Sekolah Rakyat tersebut akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 6,9 hektare. Lokasinya berada di lahan milik TNI Angkatan Udara (AU) di kawasan Sri Mulyono, Palembang, tepatnya di Lorong Anggrek, di belakang Politeknik Penerbangan.
Untuk pembangunan fisiknya, proyek tersebut akan menggunakan dukungan anggaran melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Untuk lahannya sekitar 6,9 hektare. Lokasinya di lahan milik AU, di Sri Mulyono, Lorong Anggrek, belakang Poltekpar. Untuk pembangunannya menggunakan dana PU," jelas Raimon.
Raimon menyebut Sekolah Rakyat di Palembang dirancang dengan kapasitas yang cukup besar. Nantinya, sekolah tersebut diproyeksikan sebelumnya 1.500 sekarang naik bisa menampung sekitar 2.500 orang yang terdiri dari siswa dan tenaga pengajar.
"Kapasitasnya sekitar 2.500, terdiri dari 2.000 siswa dan 500 untuk pengajaran," ungkapnya.
Dengan kapasitas tersebut, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kota Palembang.
Raimon mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang layak.
"Harapan kami anak-anak yang tidak mampu bisa bersekolah di Sekolah Rakyat ini," katanya.
Terkait calon siswa, Raimon memastikan proses seleksi tidak akan dilakukan secara sembarangan. Pemerintah akan melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria.
Menurutnya, proses seleksi nantinya akan melibatkan berbagai instansi terkait.
"Seleksinya nanti akan melibatkan seluruh instansi. Jadi tidak hanya Dinas Sosial saja ada tim termasuk ada Dinas Pendidikan dan lainya," ujarnya.
Raimon menjelaskan, calon siswa yang menjadi prioritas utama adalah anak-anak yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan data sosial ekonomi.
Desil tersebut menjadi salah satu acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, data tersebut tetap akan diverifikasi di lapangan sebelum calon siswa dinyatakan memenuhi syarat.
"Untuk yang boleh bersekolah di Sekolah Rakyat itu desil 1 dan 2. Tapi tetap harus diverifikasi terlebih dahulu supaya tepat sasaran," jelasnya.
Jika kebutuhan dari kelompok desil 1 dan 2 telah terpenuhi, pemerintah akan membuka peluang bagi calon siswa dari kelompok desil berikutnya.
"Kalau desil satu dan dua sudah terpenuhi, baru nanti naik ke desil tiga," sambung Raimon.
Menurut Raimon, mekanisme tersebut penting agar program Sekolah Rakyat benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
"Jadi kita ingin memastikan penerimanya tepat sasaran. Jangan sampai yang seharusnya mendapatkan justru tidak mendapatkan," katanya.
Dia menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan sejak pekerjaan fisik dimulai.
Dengan asumsi pembangunan dimulai pada November 2026, pemerintah berharap fasilitas pendidikan tersebut sudah dapat digunakan pada April 2027.
"Target pengerjaannya sekitar enam bulan. Kalau mulai November, mudah-mudahan April 2027 sudah bisa mulai," ungkapnya.
Pemkot Palembang kini masih menunggu sejumlah tahapan administrasi dan koordinasi antarlembaga sebelum pembangunan fisik dimulai.
Raimon berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai jadwal sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu di Palembang dapat segera menikmati fasilitas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
"Kami berharap semuanya berjalan lancar sehingga April 2027 sudah bisa dimanfaatkan dan anak-anak yang memang membutuhkan bisa mendapatkan pendidikan di sini," pungkasnya.
