.webp)
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebut program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat posisi daya tawar petani sawit. Upaya itu sekaligus cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan jumlah koperasi di sektor perkebunan yang mencapai 2.587 unit, Ferry menilai akan menjadi modal utama untuk memperkuat program hilirisasi tersebut.
Program ini juga dapat diakselerasi, salah satunya dengan dukungan dari salah satu perusahaan di Muba. Apalagi, BUMN itu mendapat mandat dari pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Atas lahan yang sudah diambil alih oleh Satgas PKH dan dititipkan Agrinas Palma untuk dikelola tentu Presiden ingin agar pengelolaan lahan tersebut bisa melibatkan masyarakat dan anggota koperasi yang merupakan petani sawit," ujarnya dalam Seminar Nasional "Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi", Selasa (11/8/2026).
Dia mendorong koperasi-koperasi yang masih aktif dan posisinya berada di area perkebunan sawit dapat mengambil peran lebih besar dalam memperkuat rantai pasok bagi industri sawit.
"Koperasi didorong agar dapat mendirikan pabrik-pabrik CPO sendiri, sehingga kebutuhan minyak goreng dan produk turunannya dapat dipenuhi secara mandiri oleh koperasi," katanya.
Menkop mengatakan diperlukan strategi dan instrumen baru yang dapat meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, salah satunya dengan mengonsolidasikan para petani sawit dalam wadah badan usaha koperasi.
Menkop Ferry menjelaskan dua model bisnis hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi yang bisa ditempuh. Pertama, memperkuat koperasi eksisting dan berikutnya mengonsolidasi koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar.
Menkop optimistis bahwa program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi dapat berjalan sesuai harapan apabila seluruh pemangku kepentingan turut mengambil bagiannya terutama dalam hal dukungan pembiayaan.
"Koperasi-koperasi eksisting yang bergerak di bidang perkebunan dapat memanfaatkan lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) koperasi sebagai solusi untuk menuntaskan permasalahan pembiayaan. Salah satunya seperti koperasi mandiri makmur juga sudah diberikan pembiayaan oleh LPDB dalam memproduksi CPO, yang saat ini pembangunannya sudah 45%," jelasnya.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus menekankan koperasi dipandang sebagai lembaga paling tepat, tidak hanya sebagai pengelola kebun tetapi juga sebagai pemilik sekaligus pengelola pabrik pengolahan crude palm oil (CPO).
"Dengan semakin banyak koperasi yang bergerak dari sektor hulu ke hilir pada produk sawit diharapkan akan mendorong kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Muba Toha Tohet berharap ke depan semakin banyak koperasi yang mengikuti jejak dari KUD Sejahtera Banyuasin yang mampu membangun pabrik pengolahan CPO.
"Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan petani sawit untuk mau berkoperasi dan harapan kami ada uluran tangan dari Kemenkop terutama dalam pengembangan koperasi eksisting," imbuhnya.
