.webp)
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata menyoroti soal adanya kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dia menilai hal itu tidak dipersoalkan, hanya saja mesti dibarengi peningkatan kinerja birokrasi dan pendapatan asli daerah (PAD).
"Jika memang ada wacana soal kenaikan TPP ASN, saya rasa tidak masalah, tetapi kenaikan kesejahteraan aparatur harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan publik serta kemampuan fiskal daerah," kata Ivan, Sabtu (9/5/2026).
Ivan menyebut bahwa dirinya telah melakukan pembahasan mengenai TPP ASN Jambi. Dia bahkan telah menjalankan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi dalam membahas kondisi keuangan daerah dan arah kebijakan anggaran ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, kalau bicara indikator kinerja, itu harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai belanja daerah hanya habis untuk TPP, sementara belanja modal dan pembangunan masih sangat kecil," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah memberi persetujuan kenaikan TPP ASN Tahun Anggaran 2026 untuk Pemprov Jambi. Namun, persetujuan itu disertai sejumlah syarat, mulai dari pemenuhan belanja wajib, penyelesaian kewajiban keuangan daerah, peningkatan PAD, percepatan reformasi birokrasi, hingga penguatan digitalisasi pelayanan pemerintahan.
Menurut Ivan, syarat tersebut menjadi catatan penting agar APBD tetap sehat dan tidak terlalu berat pada belanja pegawai. Sebab, daerah juga dituntut menjaga ruang fiskal untuk pembangunan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
"Pembayaran TPP tidak boleh mengorbankan belanja wajib maupun program prioritas daerah. Belanja modal harus tetap kuat karena itu berkaitan dengan pembangunan, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi masyarakat," jelas Sekjen Golkar Jambi ini.
Ia juga menyoroti porsi belanja infrastruktur yang dinilai masih perlu diperkuat. Menurutnya, pembangunan fisik daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi sekaligus membuka ruang pertumbuhan baru.
Di sisi lain, Ivan menegaskan kenaikan TPP harus berbanding lurus dengan capaian kinerja ASN. Pelayanan publik, kata dia, harus semakin cepat, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"TPP boleh naik, tapi kinerja dan PAD juga harus naik. Jadi ada hubungan yang jelas antara kesejahteraan pegawai dengan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat," tegasnya.
