.webp)
Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong percepatan hilirisasi industri, pengembangan pariwisata, hingga penguatan UMKM. Sejumlah usulan strategis disampaikan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima rombongan di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026).
Mirza mengatakan, struktur ekonomi Lampung masih ditopang sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong.
"Lampung ini berbeda dengan daerah lain di Sumatera yang banyak bertumpu pada perkebunan. Di sini mayoritas adalah petani," kata Mirza.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, sektor pertanian menjadi sumber penghidupan hampir 2 juta keluarga di Lampung. Namun, keterbatasan fiskal daerah masih menjadi kendala, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan penunjang distribusi hasil pertanian.
Mirza menyebut, kebijakan menjaga stabilitas harga gabah dan jagung berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Pada 2025, ekonomi Lampung tumbuh 5,28 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Selain itu, angka kemiskinan turun dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen. Inflasi juga terkendali di level 1,25 persen, terendah secara nasional, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) mendekati angka 130.
"Perbaikan harga komoditas pertanian berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Mirza juga memaparkan potensi hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan. Pemprov Lampung saat ini menyiapkan pengembangan kawasan industri di lima wilayah strategis.
Ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan kawasan industri, termasuk infrastruktur dasar seperti jalan akses, listrik, air baku, dan pengolahan limbah. Lampung juga mengusulkan sejumlah kawasan industri masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tak hanya industri, sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Mirza mengusulkan pembangunan akses menuju destinasi unggulan, pengembangan amenitas, promosi nasional, hingga penguatan desa wisata dan wisata bahari.
Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung tercatat mencapai 27 juta orang, naik dari 17 juta pada tahun sebelumnya. Destinasi seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Di sektor UMKM, Lampung memiliki sekitar 398 ribu pelaku usaha, dengan 70 persen di antaranya merupakan perempuan. Pemprov mendorong perluasan akses pembiayaan, legalitas usaha, digitalisasi, hingga perluasan pasar ekspor.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi capaian pembangunan di Lampung. Ia menilai, provinsi ini memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
"Apa yang disampaikan Gubernur menunjukkan kemajuan yang signifikan," kata Saleh.
Komisi VII DPR RI, lanjut Saleh, siap mendukung berbagai program strategis yang diusulkan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya yang berkaitan dengan sektor industri, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja, Chusnunia Chalim, juga memastikan sejumlah usulan Lampung mendapat respons positif dari kementerian terkait, termasuk penguatan infrastruktur pariwisata dan hilirisasi produk lokal.
