.webp)
Pemerintah Kota menegaskan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta cuaca ekstrem pada 2026 dengan memperkuat deteksi dini di titik-titik rawan.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya meminimalkan risiko bencana di tengah kondisi pancaroba yang berpotensi memicu banjir dan kekeringan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, hingga pemerintah kecamatan, memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sistem respons cepat dalam kondisi optimal.
Dewa juga meminta OPD khususnya Camat, Lurah fokus deteksi dini dititik rawan karhutla.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Palembang harus bergerak cepat. Jangan sampai ada keterlambatan atau ketidaksiapan menghadapi khususnya Camat, Lurah fokus deteksi dini di titik rawan Karhutla," kata dia, Selasa (21/4/2026).
"Kita harus bergerak cepat dan terukur. Jangan sampai ada keterlambatan maupun ketidaksiapan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem, baik itu banjir maupun kebakaran lahan," tambahnya.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hingga akhir April 2026 pola cuaca di Palembang masih didominasi hujan dengan pola empat hari hujan dan tiga hari panas dalam sepekan.
Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan ancaman ganda, yakni banjir di satu sisi dan kekeringan yang dapat memicu karhutla di sisi lain. Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Palembang akan melakukan pemetaan komprehensif terhadap wilayah rawan bencana.
Ratu Dewa turut menginstruksikan Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup diminta segera mengidentifikasi titik rawan banjir dan kebakaran lahan agar langkah mitigasi lebih tepat sasaran.
"Saya minta pemetaan dilakukan secara detail, berbasis data lapangan, sehingga langkah antisipasi kita benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan untuk memperkuat koordinasi dan respons terpadu di lapangan.
Dengan pemetaan berbasis data tersebut, diharapkan langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah kota dapat lebih terarah dan efektif dalam menekan risiko bencana di wilayah Palembang.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan diminta menyiapkan berbagai langkah antisipatif, seperti penyediaan masker saat kemarau ekstrem, pendirian posko kesehatan, serta layanan medis mobile.
Sementara itu, Dinas Sosial diminta mendata wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan air bersih. Dinas Kominfo juga diarahkan untuk aktif menyampaikan imbauan terkait cuaca ekstrem dan penghematan air melalui berbagai kanal informasi publik, dengan tetap berkoordinasi bersama BMKG.
"Sedangkan Satpol PP kita minta dalam edukasi masyarakat melalui pemasangan spanduk peringatan, termasuk larangan membakar lahan dan membuang puntung rokok sembarangan,"tegas Dewa
Dewa menekankan untuk camat lurah juga mendapat mandat untuk memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, termasuk pelaksanaan fogging serta edukasi kepada RT, RW, dan tokoh masyarakat terkait pencegahan dini.
"Semua harus bergerak bersama. Kita tidak ingin hanya satu atau dua OPD saja yang menonjol, tapi seluruhnya harus aktif berperan," tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh Mutiara Helia Praditha peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom.
