.webp)
Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel kian memanas. Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi Iran waktu 48 jam untuk membuka kembali Selat Hormuz atau pembangkit listrik Teheran akan diserang.
Menanggapi hal tersebut, militer Iran mengancam menutup sepenuhnya Selat Hormuz jika AS menargetkan pembangkit listrik negara republik Islam tersebut.
Dilansir detikNews dari AFP, Senin (23/3/2026), Trump telah memberi Iran waktu 48 jam untuk membuka kembali selat tersebut yang secara efektif telah ditutup sejak dimulainya perang yang dipicu pada 28 Februari oleh pemboman AS-Israel terhadap Iran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perang tersebut sejak itu telah menyebar ke seluruh Timur Tengah, dengan Iran menanggapi serangan drone dan rudal terhadap Israel dan kepentingan AS di kawasan tersebut.
"Jika ancaman Amerika Serikat mengenai pembangkit listrik Iran dilaksanakan... Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya, dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik kami yang hancur dibangun kembali," kata komando operasional militer Khatam Al-Anbiya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah.
Militer menyebut mereka juga akan menyerang "pembangkit listrik, energi, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)" Israel, bersama dengan pembangkit listrik di negara-negara regional yang menampung pangkalan AS dan perusahaan dengan pemegang saham AS.
Ditambahkan bahwa langkah-langkah tersebut akan diambil "untuk membela negara kita dan kepentingan bangsa kita". Lalu lintas melalui selat vital tersebut--yang biasanya dilalui oleh 20% minyak mentah dan gas alam cair dunia--telah hampir terhenti sejak awal perang.
Menurut perusahaan analisis Kpler, sejumlah kecil kapal yang mampu melewatinya--sekitar lima persen dari volume sebelum perang. Pasukan Iran telah menyerang beberapa kapal, dengan mengatakan bahwa mereka gagal mengindahkan "peringatan" untuk tidak melewati jalur air tersebut.
Sejak perang antara Iran dengan AS-Israel berlangsung, Iran telah mengizinkan beberapa kapal dari negara-negara yang dianggapnya bersahabat untuk lewat, sambil memperingatkan bahwa mereka akan memblokir kapal dari negara-negara yang menurut mereka telah bergabung dalam "agresi" terhadapnya.
Parlemen Iran sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan bea masuk pada pelayaran melalui selat tersebut, dengan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan bahwa lalu lintas maritim "tidak akan kembali ke status sebelum perang".
