.webp)
Pembatalan pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan, dinilai hanya sebagai langkah koreksi dan belum menyentuh akar persoalan. Apalagi, pengadaan lampu gantung hias, alat olahraga, tirai, meubelair, dan lainnya hingga miliaran Rupiah masih tertera di SIRUP LKPP.
Pengamat kebijakan publik Sumsel Husni Thamrin menilai isu tersebut kini tak lagi sekadar item-item anggaran, melainkan menyangkut cara penentuan prioritas belanja secara keseluruhan.
"Menurut saya, pembatalan pengadaan meja biliar memang patut dicatat sebagai koreksi, tetapi belum menyelesaikan persoalan pokoknya. Dari perspektif kebijakan publik, isu ini tidak lagi semata tentang satu sampai dua item, melainkan tentang cara menetapkan prioritas anggaran," ujarnya, Jumat (20/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, tidak semua belanja rumah dinas dapat langsung dianggap keliru. Sebagian masih dapat dipahami sepanjang berkaitan dengan fungsi jabatan. Namun, ketika yang tersisa justru paket-paket dengan nilai besar dan bersifat dekoratif, kenyamanan, atau fasilitas internal elite, maka urgensi dan manfaat publiknya patut dipertanyakan.
"Yang harus diuji itu urgensinya, manfaat bagi publik, dan apakah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan," kata Dosen Universitas Sriwijaya ini.
Husni menilai, jika ukuran tersebut lemah, maka persoalan yang muncul bukan lagi teknis anggaran semata, melainkan bias dalam penetapan prioritas serta rendahnya sensitivitas terhadap kondisi sosial masyarakat.
Sorotan juga mengarah pada sikap para pimpinan terkait polemik ini. Hingga kini, belum ada pernyataan terbuka maupun permintaan maaf dari tiga wakil ketua yang menjadi perhatian publik.
Kondisi tersebut dinilai memperkuat kesan bahwa koreksi dilakukan lebih karena tekanan publik ketimbang kesadaran etik kelembagaan.
"Dalam jabatan publik, meminta maaf bukan tanda kelemahan, tapi bentuk akuntabilitas politik dan etik," katanya.
Ia pun menyinggung lagu "Sorry Seems to Be the Hardest Word" yang dianggap relevan dengan situasi tersebut. Menurutnya, publik sejatinya hanya membutuhkan kejujuran untuk mengakui adanya kekeliruan dalam membaca prioritas anggaran.
Jika klarifikasi dan permintaan maaf saja sulit disampaikan, lanjutnya, publik berpotensi menangkap kesan negatif terhadap para pejabat.
"Seolah-olah rakyat hanya penting saat momen elektoral lima tahunan, tapi tidak benar-benar menjadi pusat pertimbangan dalam penggunaan dana publik," tukasnya.
