.webp)
Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan Devi Suhartoni mengikuti dinamika rencana pengadaan meja biliar dan fasilitas lain di rumah dinas kadernya yang juga Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam. Dia menilai hebohnya pengadaan itu bagian dari kontrol masyarakat.
"Saya memandang bahwa perhatian publik terhadap penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat yang wajar dalam kehidupan demokrasi," ujar Devi saat dikonfirmasi, Rabu (11/3)/2026).
Devi menyebut jika antarkader selalu mengingatkan ketika melakukan kesalahan. Khususnya mereka yang memegang jabatan publik. Polemik yang terjadi juga akan menjadi evaluasi internal PDIP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada prinsipnya kami selalu saling mengingatkan antarkader, terutama yang memegang amanah jabatan publik. Saya telah menyampaikan agar setiap kader selalu menjaga kepatutan, kehati-hatian, serta sensitivitas kondisi masyarakat dalam penggunaan fasilitas negara. Ini juga menjadi bahan evaluasi secara internal oleh kami ke depan kepada para kader fraksi se-Sumsel ini," ungkapnya.
Menurutnya, PDIP menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Dia juga menekankan kepada seluruh kader yang memegang jabatan menjaga kepatutan.
"PDIP menekankan kepada kader yang memegang jabatan publik untuk menjaga kepatutan, kesederhanaan, serta sensitivitas terhadap kondisi masyarakat dalam penggunaan fasilitas negara," katanya.
"Karena polemik ini berkembang luas di tengah masyarakat, saya berpendapat bahwa lebih bijak apabila rencana pengadaan fasilitas tersebut ditinjau kembali dan sebaiknya dibatalkan, agar tidak menimbulkan persepsi kurang baik terhadap lembaga publik maupun pejabat yang memegang amanah rakyat," sambungnya.
Devi menilai, menjaga kepercayaan masyarakat jauh lebih penting daripada mempertahankan kebijakan yang berpotensi menimbulkan polemik di ruang publik.
"Kita juga tekankan untuk seluruh kader PDIP Sumsel yang memegang amanah jabatan publik menjunjung tinggi nilai kesederhanaan, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil," terangnya.
"Jalankan kepantasan atas jabatan di tengah situasi ekonomi rakyat sangat sulit dan utamakan kepentingan rakyat. Rakyat tidak minta makan sama politisi, tetapi politisi bantu kemudahan rakyat mencari makan, kehidupan, dan advokasi rakyat serta literasi untuk ketidakmampuan rakyat kecil ini," tukasnya.
(dai/dai)
