.webp)
Pengadaan meja biliar untuk pimpinan DPRD Sumatera Selatan yang bikin gaduh, kini dihapus dari SIRUP LKPPP. Pengamat kebijakan publik Sumsel Husni Thamrin menilai pembatalan pengadaan itu harus disertai dengan permintaan maaf oleh pimpinan dewan.
"Polemik ini lahir dari kelalaian dalam menetapkan prioritas anggaran dan telah melukai rasa keadilan publik, saya kira akan lebih bijak bila pimpinan DPRD menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat," ujar Husni.
Menurutnya, sikap mengakui kekeliruan atas perbuatan dan meminta maaf bukan menandakan sikap lemah. Justru hal itu bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam etika kebijakan publik, sikap mengakui kekeliruan dan meminta maaf bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab moral, politik, dan penghormatan kepada rakyat," tukasnya.
Husni menyebut, pernyataan terbuka pembatalan pengadaan meja biliar dan fasilitas mewah itu harus dilakukan.
"Langkah yang paling tepat adalah pimpinan DPRD secara eksplisit dan resmi menyatakan bahwa pengadaan itu dievaluasi ulang atau dibatalkan, disertai penjelasan terbuka kepada masyarakat," terangnya.
Dia juga meminta seluruh pihak melakukan pengawasan terhadap rencana pengadaan yang ada pada laman SIRUP LKPP. Sebab, bukan tidak mungkin akan dilakukan pengadaan kembali oleh sekretariat dewan.
"Kemungkinan paket tersebut dimasukkan kembali tetap ada, apabila pengawasannya lemah. Secara politik anggaran, yang harus diwaspadai adalah pola meredam kritik dengan menarik paket saat sorotan publik tinggi, lalu memunculkannya lagi ketika perhatian masyarakat melemah," ungkapnya.
(dai/dai)
