Pengamat Soroti Meja Biliar Pimpinan Dewan: Bukan Tidak Mungkin Minta Padel

Sumatera Selatan

Pengamat Soroti Meja Biliar Pimpinan Dewan: Bukan Tidak Mungkin Minta Padel

A Reiza Pahlevi - detikSumbagsel
Senin, 09 Mar 2026 15:21 WIB
Ilustrasi biliar
Foto: Ilustrasi meja biliar (Getty Images/Kosamtu)
Palembang -

Pengadaan meja biliar di rumah dinas dua pimpinan DPRD Sumatera Selatan senilai Rp 486,9 juta, menuai sorotan banyak pihak. Pengamat politik Sumsel Bagindo Togar menilai pengadaan alat olahraga itu tak mendesak untuk dibeli. Apalagi, pemerintah sedang fokus melakukan efisiensi anggaran.

"Seberapa urgent pembelian meja biliar, hanya karena untuk menghilangkan kejenuhan usai aktivitas mereka, untuk me-refresh mereka. Padahal kerja mereka itu paling menyenangkan, paling santai, tidak menyita tenaga," ujar Bagindo saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, jika pengadaan meja biliar sampai terealisasi dibelanjakan dengan APBD, artinya anggota dewan tak memiliki hati nurani. Apalagi, biliar adalah olahraga kalangan tertentu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukan tidak mungkin, mereka nanti akan minta mini golf, olahraga yang lagi tren sekarang lapangan padel di rumah dinas atau sejenisnya. Pastinya, pengadaan itu tak berkaitan dengan tugas legislatif, mereka ingin menunjukkan kelas mereka, tata sosial khusus mereka," ungkapnya.

"Mereka ingin terlihat hedon. Dan itu akan membuat mereka semakin jauh dari rakyat," tambahnya.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak dari meja biliar.

"Saya juga harus bertanya, mana yang lebih penting dari meja sidang, meja belajar siswa, atau meja biliar? Jadi, kalau mereka masih mementingkan meja biliar akan memancing amarah rakyat, akan berhadapan dengan rakyat. Dan mereka akan kalah," jelasnya.

Dia juga meminta wakil rakyat di Sumsel tak berulah dengan meminta fasilitas berlebihan. Jangan sampai, persoalan nasional yang sedang ramai dibahas justru beralih ke isu daerah.

"Jangan sampai, efek kebencian nasional justru beralih ke elite di daerah. Pengadaan ini harus dibatalkan, itu pun harus dari kesadaran mereka sendiri untuk membatalkan," tukasnya.



(dai/dai)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads