.webp)
Pengawasan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan mulai diperketat. Satu dapur penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palembang terpaksa dihentikan sementara operasionalnya setelah ditemukan adanya dugaan penyajian makanan tidak layak konsumsi.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sumsel Nurya Hartika mengatakan, penindakan itu dilakukan usai adanya laporan masyarakat.
"Ada temuan menu ayam yang berbau dan teksturnya tidak layak. Itu jelas melanggar keamanan pangan," ujar Nurya, Rabu (4/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penghentian operasional dilakukan sementara selama Ramadan 2026. Keputusan itu diambil karena dapur tersebut dinilai tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan BGN.
"Kami suspend sementara karena tidak sesuai standar. Ini bentuk komitmen kami menjaga kualitas makanan bagi penerima manfaat," katanya.
Meski tidak merinci lokasi, informasi yang dihimpun menyebut dapur tersebut berada di Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Lorok Pakjo Palembang. Pihak KPPG Sumsel telah melaporkan langkah penindakan itu ke BGN pusat dan menyerahkan berita acara resmi.
Nurya menegaskan, dapur yang dihentikan masih memiliki kesempatan beroperasi kembali. Namun harus melalui proses evaluasi menyeluruh dan pengajuan ulang izin.
"Mereka wajib memperbaiki sistem, mulai dari pola pengadaan bahan, penyimpanan, proses memasak, hingga distribusi. Semua harus diverifikasi ulang," tegasnya.
Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut menjadi indikator bahwa dapur telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
"Tanpa SLHS, dapur tidak boleh jalan. Ini bukan sekadar administrasi, tapi menyangkut keselamatan anak-anak yang menerima makanan," ujarnya.
Pengawasan tidak hanya dilakukan di Palembang. KPPG Sumsel memastikan inspeksi akan diperluas ke seluruh kabupaten dan kota guna memastikan seluruh SPPG benar-benar patuh aturan.
(wjt/mjy)
