.webp)
Sebanyak 56 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palembang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), namun SPPG itu sudah beroperasi. Temuan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Syaipul Padli.
Syaipul mengatakan temuan itu saat Komisi IV DPRD Palembang menggelar rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Yayasan Dapur SPPG. Rapat itu digelar menyusul adanya laporan keracunan yang dialami siswa setelah mengonsumsi roti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kemarin kita mengetahui ternyata sebanyak 56 dapur SPPG di Palembang yang beroperasi namun tidak memiliki SLHS,"katanya kepada detikSumbagsel, Rabu (4/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kata Syaipul, seharusnya dapur SPPG sebelum beroperasi wajib memiliki SLHS untuk menekan agar tidak terjadi kerancuan pada penerima manfaat.
"Seharusnya tidak boleh beroperasi dapur yang belum ada SLHS ini, saat rapat itu BGN bilang bahwa 56 dapur itu sedang proses pembuatan SLHS," ungkapnya.
Baca juga: Baru 361 Dapur MBG di Sumsel Kantongi SLHS |
Dia menekankan kepada 56 dapur SSPPG segera mengurus SLHS paling lambat 27 Febuari 2026.
"Kita kasih waktu sampai 27 Febuari nanti paling lambat agar 56 itu mengurus SLHS untuk dapur mereka, kalau tidak kami dari DPRD meminta dinonaktifkan dulu dapur yang tidak memiliki SLHS,"tegasnya.
Ketika disinggung 56 dapur tersebut berada di lokasi mana, Syaipul Padli tidak menjawab, karena belum diberitahu oleh BGN.
"Untuk di mana saja dapurnya kita juga belum diberitahukan BGN untuk titik-titik dapur itu yang tidak memiliki SLHS namun bisa beroperasi," ungkapnya.
(csb/csb)
