.webp)
Polres Banyuasin resmi memulai pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh, sebagai dukungan terhadap program prioritas nasional makan bergizi gratis yang menjadi bagian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Acara ground breaking digelar Kamis (14/8) pagi dengan dipimpin langsung Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo bersama Bupati Banyuasin Askolani. Pembangunan ini telah melalui proses verifikasi dari Manajemen Bantuan Gizi (MBG) Pusat.
AKBP Ruri menjelaskan, pemilihan lokasi dilakukan melalui kajian matang dan koordinasi lintas instansi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Awalnya Pangkalan Balai menjadi opsi, namun karena sudah padat, kami memilih Desa Biyuku yang dinilai paling strategis," katanya kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).
Ruri mengungkapkan SPPG ini akan menjadi pusat penyediaan dan distribusi makanan bergizi, khususnya untuk anak usia sekolah. Sebanyak 4.000 pelajar telah terdata sebagai penerima manfaat langsung dari layanan ini.
Menurut Ruri, keberadaan SPPG merupakan bentuk nyata peran Polri dalam meningkatkan kesejahteraan dan status gizi masyarakat, sekaligus mendukung visi Presiden untuk memperbaiki kualitas kesehatan rakyat.
"Kami ingin generasi penerus tumbuh sehat, cerdas, dan kuat, pembangunan SPPG Polres Banyuasin menjadi bukti bahwa Polri tak hanya fokus pada tugas keamanan, tetapi juga aktif terlibat dalam program pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Banyuasin Askolani mengapresiasi langkah Polres Banyuasin melaksanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bumi Sedulang Setudung. Ia juga menyatakan akan memberikan dukungan penuh terhadap operasional SPPG baik dari sisi kolaborasi program, penyediaan tenaga ahli, maupun sinergi dengan posyandu dan puskesmas.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Polres Banyuasin yang berinisiatif membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi saya berharap kita dapat melanjutkan kolaborasi ini, nanti kiranya untuk kebutuhan pangan kita siap kolaborasi dan sinkronisasi dengan pemerintah desa dan kecamatan," katanya.
(dai/dai)
