.webp)
Pemerintah Kota Palembang memperketat perjalanan dinas demi penghematan anggaran. Kebijakan ini dilakukan sesuai perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Penjabat Wali Kota Palembang Ucok Abdulrauf Damenta menyebut dirinya sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 36 tahun 2024 untuk kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkot Palembang mengenai pedoman pelaksanaan penghematan belanja perjalanan dinas atas sisa anggaran yang tersedia pada APBD TA 2024.
"Ya kita sudah keluarkan surat edaran untuk OPD membatasi perjalanan dinas yang kegiatan bersifat seremonial yang tidak perlu, untuk penghematan anggaran," katanya kepada detikSumbagsel, Selasa (12/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan penghematan anggaran itu nantinya akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi warga Kota Palembang.
"Penghematan anggaran tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat khususnya di Palembang," ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim mengatakan usai surat edaran Pj Walkot Palembang keluar, nantinya pegawai yang ditugaskan untuk perjalanan dinas akan dipilih yang berkompeten.
"Dikurangi perjalanan-perjalanan, mana yang berkepentingan yang prioritas. Begitu juga dengan rancangan APBD 2025 akan disesuaikan," katanya.
Aprizal menjelaskan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi atau koordinasi dilaksanakan dengan sarana komunikasi elektronik (online/daring). Jika dibutuhkan perjalanan dinas, hanya diberikan maksimal tiga hari dan tiga orang.
"Perjalanan dinas dalam rangka karakter building, outbond, dan sejenisnya tidak boleh dilaksanakan. Dan akan dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kota Palembang dan dilaporkan kepada Wali Kota," tutupnya.
(dai/dai)
