.webp)
Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan pertemuan dengan Plh Sekda Provinsi Sumsel, Edward Candra. Pertemuan ini membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) proses PPDB tingkat SMA Negeri di Palembang 2024 jalur prestasi.
Sebelumnya, Ombudsman perwakilan Sumsel, telah memberikan saran korektif selama 30 hari terkait hasil dari LHP, dimana ada 10 sekolah di Palembang yang terlibat maladministratif PPDB 2024 jalur prestasi.
"Saran korektif dari Ombudsman kemarin memberikan waktu selama 30 hari untuk menindak lanjuti dari LHP evaluasi PPDB 2024. Tadi sudah ikut zoom dengan Ombudsman pusat, ombudsman Sumsel dan Kemendikbud, kami akan menunggu hasil evaluasi dan regulasi," kata Edward, ditemui di kantor Ombudsman Sumsel, Selasa (9/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Edward, pelaksanaan PPDB SMA 2024 sudah berpedoman dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru dari TK hingga SMA.
"Secara aspek penerimaan peserta didik baru sudah sesuai prosedur. Kegiatan sekolah akan tetap berjalan untuk rekomendasi dari Ombudsman akan tetap di update," katanya.
Edward mengapresiasi kinerja Ombudsman terkait temuan maladministrasi PPDB dan Pemprov Sumsel berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Ombudsman.
"Kita apresiasi kerja ombudsman. Kita berkomitmen untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi hasilnya nanti," ujarnya.
Ditanya mengenai bagaimana sikap Pemprov terhadap Kadisdik Sumsel yang terlibat kecurangan PPDB 2024, Edward menuturkan akan dilakukan evaluasi terkait keterlibatannya.
"Kami akan mengevaluasi terkait keterlibatan Plh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel. Untuk pemeriksaan Plh Kadisdik Sumsel akan dilalukan oleh inspektorat Sumsel," pungkasnya.
(mud/mud)
