.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatat Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Bumi Sriwijaya hingga awal 2024 mencapai 99,26 persen. Masih ada 24 Desa lagi yang belum teraliri listrik dari total 3.258 Desa di Sumsel.
Sedangkan untuk Rasio Elektrifikasi (jumlah pelanggan) adalah sebesar 99,99%. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni saat ground breaking pembangunan jaringan listrik PT PLN pasca pengalihan wilayah usaha dari PT Musi Banyuasin Electric Power (MEP).
"Kita menargetkan rasio elektrifikasi bisa 100% pada 2025 nanti. Kita harap dukungan PLN untuk merealisasikannya," ujar Fatoni di Desa Tenggulang Jaya Kecamatan Babat Supat dalam keterangan resmi, Senin (8/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, peralihan usaha dari MEP ke PLN di wilayah Muba ini untuk memberikan layanan lebih baik dari sebelumnya. Perbaikan dan penggantian saluran distribusi saluran udara dan lain-lain ini agar ada asas pembangunan kemanfaatan dan efisiensi serta berkeadilan.
"Maka, masyarakat yang sebelumnya teraliri MEP ke PLN bisa menikmati tenaga listrik dengan ketersediaan yang cukup dan kualitas yang baik. Jumlahnya sekitar 54 ribu keluarga di Muba," ungkapnya.
Sementara Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud ikut senang bisa menuntaskan persoalan peralihan listrik dari MEP ke PLN. Cukup banyak lika-liku dalam merealisasikan peralihan tersebut.
"Realisasi ini berkat support dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 hingga saat ini mendapat dukungan masif dari Pj Gubernur," ujarnya.
General Manager UID S2JB Adi Herlambang menambahkan, ada 12 MOF (titik ukur) yang akan dilaksanakan pembangunan. Yakni, MOF Nusa Serasan (Kecamatan Sungai Lilin), MOF Tenggulang Jaya (Babat Supat), MOF Bayat, MOF Mendis dan MOF Lubuk Harjo di Bayung Lencir.
Kemudian MOF Setia Jaya dan MOF Layan di Jirak serta MOF Sungai Dua di Sungai Keruh. MOF Tanjung Agung, MOF Rantau Kroya, MOF Danau Cala di Lais dan MOF Mekar Jaya di Keluang. Sedangkan untuk 7 MOF lagi masuk tahap 2.
"Pengalihan wilayah usaha ini sebenarnya bukan hanya urusan administratif tetapi merupakan upaya melayani masyarakat," katanya.
Diketahui, permasalahan sistem distribusi di MEP selama ini adalah keandalan jaringan, sering listrik padam yang disebabkan umur jaringan yang tua. Kemudian harga listrik per kWh lebih mahal dari PLN.
(csb/csb)
