.webp)
Polemik Jakarta International Stadium (JIS) terus berlanjut. Kini muncul usulan pembentukan panitia khusus (Pansus). Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menolak usulan tersebut.
Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, pantus JIS yang diusulkan lebih besar muatan politisnya. Namun ia tidak menolak jika dilakukan audit dan pemeriksaan terhadap pembangunan stadion tersebut.
"Kalau harus sampai pansus, Golkar menolak, kecuali setelah dilakukan audit dan pemeriksaan, perlu pendalaman lagi. Mungkin bisa naik pansus," kata Basri, dilansir detikNews, Jumat (14/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menilai, persoalan JIS belum tentu dapat dituntaskan lewat pansus, bahkan ia menyebut terkadang pansus tak jelas ujungnya hingga hasil pansus yang tak dilaksanakan eksekutif.
"Pansus ini kadang lebih besar (unsur) politiknya daripada substansialnya. Banyak Pansus juga enggak jelas ujungnya. Tidak dilaksanakan juga sama eksekutif. Padahal sudah capek-capek kita bahas dan didalami di Pansus," ucapnya.
Kemunculan usulan pansus JIS tersebut bermula dari pernyataan konsultan Buro Happold yang menyebut pembangunan JIS tak sesuai panduan yang mereka berikan.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rio Sambodo pun mengusulkan keukeuh ingin membentuk pansus mengusut pembangunan stadion era Gubernur Anies Baswedan tersebut.
"Konkretnya harus ada penanganan teknis secara mendasar baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk sarana prasarana. Serta audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya," ujar Rio, Minggu (9/7).
"Bentuk pansus JIS jika dipandang perlu," terang Rio.
Selain PDIP, PSI juga turut mengusulkan pembentukan pansus. Wakil Ketua Komisi E dari PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo atau Ara mengatakan akan memanggil pihak-pihak terkait dalam pembangunan JIS.
"Kita juga bisa mendorong diadakannya Pansus JIS. Jadi hal itu yang bisa dilakukan dalam fungsi pengawasan. Nantinya bentuknya seperti apa, ya pasti akan dibahas di internal DPRD dan fraksi," kata Ara, Senin (10/7).
(nkm/nkm)
