.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Fadjry Djufry setidaknya memiliki 6 fokus kerja selama kurang lebih 3 bulan masa jabatannya. Fadjry akan mengawal proses transisi pemerintahan sebelum calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) terpilih dilantik hingga menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah secara bertahap.
Hal tersebut disampaikan Fadjry saat pertama kali berkantor di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/1/2025). Fadjry mengatakan salah satu fokusnya ialah menjadi jembatan untuk gubernur definitif nantinya.
"Saya sebagai Pj Gubernur tentunya ini sebagai jembatan ini untuk gubernur definitif nanti. Supaya pada saatnya nanti gubernur terpilih bisa langsung berani (jalankan programnya). Jadi tidak ada lagi baru, karena semua kita bisa kondisikan dengan baik," ujar Fadjry.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, KPU Sulsel telah menetapkan pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati sebagai peraih suara terbanyak di Pilgub Sulsel. Sehingga, kata dia, dalam waktu dekat dirinya akan berkomunikasi dengan Andi Sudirman-Fatma.
"Pasti tentunya akan berkomunikasi juga dengan gubernur terpilih, termasuk juga dengan para bupati tentunya, supaya sinkron kegiatan, per Januari ini bisa sesuai harapan semua pihak. Tentunya pasti semua program ini dalam rangka kesejahteraan masyarakat Sulsel," jelasnya.
Selain itu, Fadjry juga mengaku sudah diberi program prioritas dari pemerintah pusat. Di antaranya menyukseskan penanganan inflasi dan melakukan penanganan masalah gizi buruk.
"Pertama terkait dengan pengendalian inflasi menjadi hal utama yang harus kita jaga, termasuk penanganan stunting dan gizi buruk. Itu juga menjadi bagian-bagian yang harus pemerintah provinsi harus jalankan," katanya.
Pihaknya juga akan mengawal program makan bergizi gratis yang sinkron dengan penanganan gizi buruk. Dia mengatakan dukungan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan untuk melaksanakan ini.
"Itu juga perlu dukungan bersama tentunya, bukan hanya provinsi termasuk kabupaten kota. Yang lain yang juga diminta secara khusus oleh Mendagri melalui bapak Presiden itu terkait pangan dan energi," katanya.
Sementara dari sisi swasembada pangan, Fadjry mengatakan dirinya akan melakukan pemetaan wilayah penghasil beras di Sulsel. Dia menargetkan Sulsel berkontribusi besar untuk swasembada pangan tersebut.
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita tidak impor beras lagi, dan Sulawesi Selatan diharapkan bisa berkontribusi cukup besar dalam peningkatan produksi beras secara nasional," ungkapnya.
"Kita diberi target secara nasional Sulawesi Selatan itu untuk penambahan produksi sampai kurang lebih 1 juta sampai 1,4 juta IKP (indeks ketahanan pangan), yang harus kita dapatkan dalam satu tahun," tambahnya.
Fadjry juga memastikan Pemprov Sulsel akan membayar kewajiban DBH yang masih belum terselesaikan, namun disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Menurutnya, pembayaran DBH tersebut memang sebaiknya dilakukan bertahap.
"Jadi DBH kewenangan memang ada di Pemerintah Provinsi dan pasti semua hak akan kita berikan tentunya. Tapi kan yang tahu fiskal keuangan provinsi kan kita. Baiknya memang secara bertahap nanti kepada kabupaten termasuk kota madya. Kita akan selesaikan," tambahnya.
(asm/asm)
