.webp)
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong kepala daerah mempercepat pencapaian swasembada pangan saat memimpin rapat koordinasi (rakor) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejumlah kepala daerah di Sulsel berkomitmen memberi dukungan meski sempat menyampaikan keluhannya dalam menjalankan program ketahanan pangan.
Rakor bidang pangan tersebut digelar di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (17/1/2025). Rapat itu sebagai upaya untuk mengakselerasi misi Asta Cita yang diusung Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Kami sudah berkoordinasi untuk menyelesaikan yang sudah menjadi keputusan kita, putusan Bapak Presiden, kita harus swasembada pangan secepat-cepatnya," kata Zulhas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas mengatakan pemerintah telah memulai program ketahanan pangan lewat kebijakan menyetop impor 4 komoditas. Kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala.
"Kita tidak impor lagi beras tahun ini. Kita sudah putuskan tidak impor lagi garam, kita tidak impor lagi gula, dan kita juga tidak impor lagi jagung, ada empat komoditas," tuturnya.
Ketua Umum PAN itu mendorong kepala daerah melakukan optimalisasi lahan sawah dan irigasi. Zulhas menekankan agar kebijakan pemerintah daerah tetap memperhatikan kesejahteraan petani.
"Saya meyakini Sulawesi Selatan akan menjadi andalan Indonesia untuk menjadi swasembada pangan yang kuat dan yang kokoh," imbuh Zulhas.
Diketahui, rakor itu dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry. Sejumlah bupati dan wali kota hingga kepala daerah terpilih di Sulsel ikut menyuarakan aspirasi terkait kendala dan hambatan yang dialaminya.
Bendung Baliase di Luwu Utara Mandek
Bupati Luwu Utara (Lutra) Indah Putri Indriani menyatakan dukungannya untuk meningkatkan program ketahanan pangan. Indah memaparkan stok pangan padi hingga Desember 2024 di Lutra mencapai 95 ribu ton.
"Meskipun memang terdapat beberapa kegagalan panen diakibatkan karena bencana hidrometeorologi basah atau banjir. Walau demikian, Lutra tetap surplus," ungkap Indah.
Indah kemudian menyinggung proyek infrastruktur di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu). Dia mengaku jaringan irigasi sedianya sudah diselesaikan namun tapak bendungnya belum tertangani.
Di Luwu Utara, kata Indah, ada proyek strategis nasional (PSN) yang pembangunannya sudah hampir tuntas, yakni Bendung Baliase. Bendung tersebut saat ini hanya mampu mengairi 14 hektare lahan pertania dari target awal 18.982 hektare karena pembangunannya mandek.
"Kendalanya sekarang adalah ini kan sudah dikerjakan hampir 9 tahun. Sebenarnya targetnya tahun kemarin (Bendung Baliase) sudah selesai," sebut Indah.
Pihaknya bersama Dirjen Kementerian PU sedianya telah melakukan uji coba untuk mengairi 3 ribu hektare lahan pertanian. Hal itu berdampak positif dengan indeks pertanaman di atas 100 persen di wilayah tersebut.
"PR kita sekarang terkait dengan jaringan tersiernya. Jadi memang ada kendala karena terus terang ini kan dari kewenangan kabupaten tetapi di satu sisi kita ketahui bahwa kondisi keuangan cukup menyulitkan juga," paparnya.
Dia turut menyoroti rencana pemerintah melakukan moratorium terhadap pembangunan Bendungan Rongkong. Padahal, kata Indah, dokumen sertifikasi yang dibutuhkan untuk pembangunannya telah selesai.
"Mengingat kehadiran Bendungan Rongkong ini sudah dinantikan. Itu bukan hanya untuk ketahanan pangan saja tapi juga untuk ketersediaan air baku dan pengendalian banjir sekitar 60 persen," ucap Indah.
Indah juga berharap Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan perlindungan terhadap petani. Dia menyinggung program asuransi usaha tani yang sudah diluncurkan meski realisasinya dinilai belum optimal.
"Tapi Sulsel secara umum itu sedikit sekali dapat alokasinya. Tahun kemarin saja hanya 7.000 hektare dari 14 ribu tahun sebelumnya. Jadi asuransi baik untuk tani dan sapi harus ditingkatkan," harapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Irigasi di Soppeng Rusak Pascabanjir
Bupati Soppeng Kaswadi Razak berharap pemerintah pusat membantu perbaikan irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Kondisi itu dinilai berdampak pada potensi produksi komoditas pertanian di Soppeng.
"Pertama ingin kami sampaikan bahwa infrastruktur irigasi kami kurang lebih 161 kilometer. Kami butuh untuk perbaikan baik ringan dan berat," ungkap Kaswadi.
"Kalau kami sarankan, usulkan, daripada kita tambah cetak sawah, potensi untuk irigasi teknis sangat luar biasa di daerah kami. Daerah kami adalah produsen kualitas beras terbaik di Sulsel," tambahnya.
Kaswadi membeberkan Soppeng surplus 160 ribu ton beras sedangkan kebutuhannya hanya 2.000 ton. Produksi komoditas jagung juga diklaim meningkat meski Soppeng sempat dilanda bencana banjir.
"Pascabanjir ini, banyak kami mengalami kerusakan baik masalah wilayah persawahan ada beberapa ratus hektare yang sampai hari ini belum ada penanganan. (Sawah) Itu tertimbun dari sedimen sungai yang mengalami banjir kemarin," jelasnya.
Pemkab Soppeng telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang ada. Hanya saja, kata Kaswadi, butuh dukungan dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah yang ada agar program yang direncanakan berjalan dengan efektif.
"Balai yang ada di sini kurang koordinasi dengan kami di daerah. Jadi ada beberapa kegiatan di lapangan seharusnya kami dilibatkan untuk dikoordinasikan. Karena banyak sekali sebenarnya yang terlewatkan, yang ditangani hanya wilayah-wilayah yang 3.000 hektare ke atas. Padahal potensi kami sangat banyak yang mengalami kerusakan," imbuhnya.
DAK Sektor Pertanian di Sidrap Nihil
Bupati Sidrap terpilih, Syaharuddin Alrif mengatakan wilayah yang dipimpinnya kelak punya potensi di sektor pertanian, peternakan, hingga holtikultura. Namun dia mengeluhkan Pemkab Sidrap tidak mendapatkan anggaran dana alokasi khusus (DAK) sektor pertanian.
"Produksi peternakan kami sangat tinggi, tetapi sayang kodong, tidak ada DAK pertaniannya Sidrap. Bantuan DAK pertanian untuk Sidrap di tahun 2025 tidak ada, kami mohon bantuannya, Pak Menteri," ungkap Syaharuddin.
Syaharuddin berkomitmen meningkatkan produksi gabah kering hingga 650 ribu ton per tahun dari capaian pemerintah sebelumnya hanya 480 ribu ton. Dia optimis mencapai target itu dengan dukungan ketersediaan pupuk dari Kementan dan perbaikan irigasi dari Kemenpu.
"Kami minta support dukungan dari pemerintah pusat soal daerah irigasi yang merupakan kewenangan menteri PU dan gubernur Sulsel, kami mohon bantuan. Karena kekurangan di kabupaten kami adalah irigasi," kata Syaharuddin.
Dia mengatakan sistem irigasi yang baik akan berdampak pada peningkatan produksi pertanian. Syaharuddin mengaku punya target besar menjadikan Sidrap sebagai sentra produksi pertanian terbesar di Sulsel.
"Bahkan saya (Sidrap) punya cita-cita melampaui Kabupaten Soppeng. Padahal dulu hasil panen beras terbesar di Sulsel itu di Sidrap, sekarang dilombai oleh Kabupaten Bone dan Soppeng. Sekarang Sidrap berada di posisi ketiga, tetapi tenang nanti kami lombai semuanya," tuturnya.
Syaharuddin juga memaparkan produksi jagung di Sidrap mencapai 90 ribu ton per tahun. Di sektor peternakan, produksi telur mencapai 39 juta ton hingga Sidrap mampu menyuplai daerah lain di Sulsel hingga di Pulau Jawa.
"Kami mohon bantuan dari Dirjen Peternakan, kami ayamnya sudah oke. Sekarang kami mempersiapkan ternak bebek sekitar 5 juta ekor agar Sulsel, khususnya Sidrap telur ayam dan bebek surplus dan bisa dijual di luar Sulsel," jelasnya.
"Kemudian, soal kebun, kami punya tanaman cengkeh 18 ribu hektare dan rata-rata sudah berusia 10 sampai 20 tahun. Mohon bantuan, Pak Menteri, karena cengkeh tidak memiliki bantuan pupuk subsidi, mohon bantuan, Pak Menteri," tandas Syaharuddin,
Simak Video "Video: Zulhas Beberkan 2 Jurus Capai Swasembada Pangan"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/sar)
