.webp)
"Mengenai relokasi warga, kalau memang kawasan Latimojong atau wilayah terdampak lainnya sudah tidak bisa menjadi pemukiman warga dan membahayakan untuk ke depan, harus ada relokasi," kata Suharyanto kepada wartawan, Selasa (7/5/2024).
Suharyanto menegaskan relokasi harus dilakukan harus dilakukan dalam waktu dekat. Dia mengingatkan ancaman tanah bergerak yang bisa memicu terjadinya longsor susulan di wilayah tersebut.
"Pokoknya kalau tanah bergerak harus direlokasi. Jangan menunggu tanggap darurat selesai, agar rehabilitasi konstruksinya bisa berjalan bersama," tegasnya.
Surharyanto mengungkapkan, pemerintah pusat akan menanggung semua biaya relokasi rumah warga. Dia berharap Pemkab Luwu segera mendapat lahan yang layak untuk dilakukan proses pemindahan.
"Pemda tidak perlu khawatir kalau soal biaya relokasinya nanti pemerintah pusat. Tinggal Pemda sediakan lahannya, maka dari itu data asesmennya harus cepat dilakukan," ungkapnya.
Pihaknya juga akan membantu melakukan perbaikan infrastruktur terdampak bencana. Dia berharap Pemkab Luwu melakukan percepatan dalam melakukan asesmen terkait bangunan yang mengalami kerusakan untuk dibenahi.
"Infrastruktur yang terdampak banjir longsor sementara di data dan nanti akan diperbaiki. Makanya, tahap rehabilitasi rekonstruksi harus berjalan secara paralel, jangan menunggu sampai tanggap darurat selesai," ucap Suharyanto.
"Kami juga sudah menyalurkan bantuan uang operasional Rp 500 juta ke Pemkab, ada juga barang bantuan 25 item, mulai dari makanan siap saji, obat-obatan, genset dan sebagainya. Kalau masih kurang, laporkan saja secepatnya," sambungnya.
Terpisah, Pj Bupati Luwu Muh Saleh mengaku masih mencari lahan yang layak untuk relokasi warga terdampak bencana. Dari data sementara, ada sekitar 304 rumah rusak parah akibat bencana sehingga mesti dipindahkan ke lokasi baru ketika diperbaiki.
"Belum, kita cari lahan dulu dan pastinya lokasinya harus aman dari banjir dan longsor. Kalau data sementara ada 304 rumah warga yang terdampak, kita juga harus komunikasikan ke warga," ujar Saleh.
Sebelumnya diberitakan, Suharyanto menyebut Sulsel menjadi provinsi dengan jumlah kejadian bencana alam terbanyak di luar Pulau Jawa akibat cuaca ekstrem di tahun 2024 ini. Sulsel termasuk yang paling tinggi setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
"Beberapa hari yang lalu memang Sulsel dilanda curah hujan yang tinggi, dan Sulsel memang di 2024 ini menjadi wilayah terdampak bencana terbanyak di luar Pulau Jawa," ungkap Suharyanto.
Dia mengungkapkan, ada 7 kabupaten di Sulsel yang dilanda banjir hingga longsor, yakni Luwu, Luwu Utara, Enrekang, Wajo, Sidrap dan Sinjai. Namun enam daerah lainnya kecuali Luwu, disebut sudah kondusif.
"Nah Luwu ini menjadi perhatian dan penanganan khusus karena ada 12 korban jiwa, kemudian 16 desa di Kecamatan Latimojong masih terisolir akibat longsor hingga saat ini," imbuhnya.
(sar/nvl)
