.webp)
DPRD Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak Pemkab Sidrap memprioritaskan pembayaran gaji kepala desa (kades) dan staf desa yang sudah 4 bulan menunggak. Keterlambatan gaji tersebut dinilai dapat membuat pelayanan di kantor desa terganggu.
"Saya kira pemerintah daerah harus memprioritaskan karena ini berkaitan dengan orang banyak (seluruh kepala desa tidak terbayar gaji 4 bulan)" ujar Ketua Komisi I DPRD Sidrap Samsumarlin kepada detikSulsel, Sabtu (16/12/2023).
Samsumarlin berharap Pemkab Sidrap tidak menutup mata dan membiarkan persoalan gaji kepala desa ini berlarut-larut. Dia menyarankan agar Pemkab Sidrap menunda pembayaran pihak ketiga sehingga gaji kepala desa bisa segera dibayarkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalaupun memang keuangan daerah tidak mampu menghandle semua tagihan, lebih baik pending yang pihak ketiga yang mengelola proyek besar karena mereka banyak modalnya dan prioritaskan membayar yang kecil tetapi penting seperti gaji kepala desa ini," imbuhnya.
Ketua DPD NasDem Sidrap ini mengaku komunikasi DPRD dan Pemkab Sidrap sejauh ini berjalan cukup bagus. Namun belum ada laporan dari Pemkab Sidrap terkait kendal sehingga gaji kepala desa belum dibayarkan.
"Komunikasi dengan Pemda tetap jalan tetapi kami baru tahu ini ada kendala pembayaran itu. Nanti ada orang demo baru kami tahu," katanya.
Samsumarlin menambahkan akan segera berkomunikasi dengan pimpinan DPRD Sidrap untuk memanggil Pemkab Sidrap memberikan klarifikasi. Dia ingin gaji kepala desa segera diselesaikan.
"Bisa jadi (akan memanggil pihak Pemkab Sidrap), tetapi ini tentu tergantung pimpinan untuk mengundang semua stakeholder terkait," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya sejumlah kepala desa menggeruduk Kantor Bupati Sidrap karena belum gajian selama 4 bulan pada Kamis (14/12). Para kepala desa mengeluhkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak kunjung disalurkan.
"Iya, kami demo karena 4 bulan ADD tidak tersalurkan. Nah itu ADD ada mi gaji untuk kami kepala desa, termasuk ke staf dan juga biaya makan dan ATK," ungkap Kades Belawae, Muh Yasir kepada detikSulsel, Jumat (15/12).
Yasir menyebut total ada 68 desa di Sidrap yang belum tersalurkan ADD-nya. Hal ini membuat mereka bingung membayar utang untuk operasional.
"Ada 68 desa di Sidrap. Sama semua itu belum tersalurkan (ADD). Kami harus pinjam ke penjual untuk biaya makan teman-teman staf di kantor, termasuk ATK untuk kebutuhan pelayanan," kata dia.
(hsr/hmw)
