Pemkab Toraja Utara (Torut), Sulawesi Selatan (Sulsel) pesimis bisa memaksimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2023. Pasalnya serapan anggaran baru mencapai 57,37% menjelang akhir tahun.
Diketahui, total APBD Toraja Utara tahun 2023 sebesar Rp 1,092 triliun. Namun hingga akhir November, serapan anggarannya baru Rp 626 miliar.
"Dipastikan kita tidak bisa capai serapan 100% karena ini sudah masuk penghujung tahun," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Toraja Utara Irmawati Patandung kepada detikSulsel, Selasa (5/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irmawati mengaku realisasi anggaran itu sangat rendah untuk masa anggaran yang sudah berjalan 11 bulan terakhir. Serapannya baru setengah dari total anggaran yang dikelola.
"Serapan belanja kita masih sangat sedikit di penghujung tahun ini, baru 57,37%," keluhnya.
Irmawati mengungkap rendahnya serapan APBD karena banyak program fisik di OPD yang belum selesai. Anggaran dana alokasi khusus (DAK) dari pusat juga belum terserap.
"Masih banyak pekerjaan yang belum rampung sampai Desember, seperti DAK fisik di Dinas Pendidikan itu masih banyak. Ini mengakibatkan APBD tidak terserap dengan baik," bebernya.
Dia menyebut bukan hanya APBD saja yang serapannya minim. Pendapatan asli daerah (PAD) juga masih rendah.
"Kalau soal PAD kurang karena instansi atau OPD kurang maksimal lihat potensi pendapatannya," ujar Irmawati.
Irmawati merincikan target PAD tahun 2023 sebesar Rp 77 miliar. Sementara realisasinya menjelang akhir tahun baru 40% atau Rp 30 miliar.
"Belanja yang dihadapkan dengan PAD yang sangat kurang, ini baru kisaran Rp 30 miliar yang masuk padahal target kita tahun ini Rp 77 miliar," paparnya.
Dia menuturkan salah satu penyebab rendahnya PAD karena sektor retribusi pemotongan hewan mengalami penurunan. Hingga akhir November, realisasi dari sektor tersebut baru mencapai Rp 5,7 miliar.
"Iya, karena nggak ada sumber PAD dari retribusi potong hewan. Tahun ini targetnya Rp 8 miliar, baru terealisasi sampai akhir November kemarin Rp 5,7 M," ungkap Irmawati.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Wabup Torut Salahkan Flu Babi
Wakil Bupati Torut Frederik Victor Palimbong mengakui OPD kurang maksimal meraup PAD. Dia lantas beralasan mewabahnya virus African Swine Fever (ASF) atau flu babi turut menjadi penyebabnya turunnya pendapatan daerah.
"Kami memang kurang mengoptimalkan sumber lain. Belum lagi ASF yang menyerang ternak babi, itu termasuk mempengaruhi pendapatan kami," kata Frederik yang dikonfirmasi terpisah, Selasa (5/12).
Frederik mengungkapkan, wabah ASF pada pertengahan tahun 2023 berdampak pada penerimaan di sektor peternakan. Situasi itu menyebabkan pasar hewan sempat ditutup dan retribusi pemotongan hewan ternak babi juga berkurang.
"Berpengaruh pasti, karena pasar hewan sempat kami tutup karena banyaknya babi yang terinfeksi ASF. Kemudian retribusi pemotongan babi di pesta-pesta itu juga berkurang," tuturnya.
Namun Frederik berkomitmen akan mengevaluasi minimnya PAD 2023. Dia memastikan persoalan ini tidak akan terjadi lagi tahun depan.
"Kita akan identifikasi ini terlebih dahulu. OPD harus melihat potensi sumber PAD masing-masing, ini yang kita akan optimalkan tahun depan," pungkasnya.