.webp)
Wakil Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong menyoroti serapan APBD 2023 hanya 57,37% hingga pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah. Frederik berdalih kurang optimalnya penerimaan daerah karena dampak mewabahnya virus African Swine Fever (ASF) atau flu babi.
"Kami memang kurang mengoptimalkan sumber lain. Belum lagi ASF yang menyerang ternak babi, itu termasuk mempengaruhi pendapatan kami," kata Frederik kepada detikSulsel, Selasa (5/12/2023).
Frederik mengungkapkan, wabah ASF pada pertengahan tahun 2023 berdampak pada penerimaan di sektor peternakan. Situasi itu menyebabkan pasar hewan sempat ditutup dan retribusi penyembelihan hewan ternak babi juga berkurang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berpengaruh pasti, karena pasar hewan sempat kami tutup karena banyaknya babi yang terinfeksi ASF. Kemudian retribusi pemotongan babi di pesta-pesta itu juga berkurang," ungkapnya.
Dia pun akan melakukan identifikasi terkait kurangnya PAD di 2023 ini. Frederik berjanji akan mengoptimalkan pendapatan tahun 2024 nanti.
"Kita akan identifikasi ini terlebih dahulu. OPD harus melihat potensi sumber PAD masing-masing, ini yang kita akan optimalkan tahun depan," ucap Frederik.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Toraja Utara Irmawati Patandung mengutarakan, sumber PAD dari retribusi pemotongan hewan mengalami penurunan di tahun 2023 ini. Hingga akhir November, realisasi dari sektor tersebut baru mencapai Rp 5,7 miliar dari target Rp 8 miliar.
"Iya, karena nggak ada sumber PAD dari retribusi potong hewan. Tahun ini targetnya Rp 8 miliar, baru terealisasi sampai akhir November kemarin Rp 5,7 M," ungkap Irmawati.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Toraja Utara baru menyerap anggaran Rp 626 miliar dari total APBD 2023 yang dikelola sebesar Rp 1,092 triliun. Realisasi anggaran yang baru mencapai 57,37% sangat rendah menjelang akhir tahun.
"Target serapan kita itu Rp 1,092 triliun, na ini baru Rp 626 miliar yang terealisasi. Dipastikan kita tidak bisa capai serapan 100% karena ini sudah masuk penghujung tahun," ungkap Irmawati.
Irmawati menjelaskan serapan anggaran minim dipengaruhi program fisik di sejumlah OPD belum rampung. Sementara PAD yang rendah dikarenakan beberapa perangkat daerah kurang maksimal melihat potensi pendapatannya.
"Masih banyak pekerjaan yang belum rampung sampai Desember, seperti DAK fisik di Dinas Pendidikan itu masih banyak. Ini mengakibatkan APBD tidak terserap dengan baik, kalau soal PAD kurang karena instansi atau OPD kurang maksimal lihat potensi pendapatannya," jelasnya.
(sar/hsr)
