Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) berniat meraup cuan dari lelang 44 mobil dinas operasional milik organisasi perangkat daerah (OPD). Namun sayang upaya penjualan kendaraan itu sepi peminat lantaran hanya 15 unit yang laku terjual.
Pelaksanaan lelang mobil dinas itu berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (4/12). Kendaraan yang dilelang merupakan mobil tua tahun produksi 2004 hingga 2014 yang tidak lagi digunakan perangkat daerah.
"Dari 44 unit kendaraan yang kita lelang itu yang laku 15 unit," ungkap Kasubid Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Rusdy Sudin kepada detikSulsel, Selasa (5/12/2023).
Rusdy tidak menampik minimnya calon pembeli melirik pelaksanaan lelang mobil dinas itu. Tersisa 29 mobil yang tidak terjual karena tidak ada yang peminatnya.
"Berdasarkan hasil lelang, (29 mobil dinas yang tidak laku karena) tidak ada peminatnya," sebutnya.
Rusdy menjelaskan salah satu tujuan pelaksanaan lelang ini untuk meraup pendapatan asli daerah (PAD). Dari hasil 15 kendaraan yang laku terjual, Pemprov Sulsel menerima pendapatan sebesar Rp 1,6 miliar.
"Sekitar Rp 1,6 miliar dari 15 unit itu. (Penerimaan itu menjadi) PAD Pemprov Sulsel lewat KPKNL sebagai pejabat lelang," ungkap Rusdy.
Salah satu mobil dinas yang dilelang merek Toyota Fortuner tahun produksi 2013. Kendaraan operasional milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel itu laku terjual Rp 206 juta.
"(Mobil Fortuner laku) Rp 206 juta," ungkap Rusdy.
Rusdy mengaku penawaran harga untuk kendaraan tersebut cukup tinggi. Pasalnya saat lelang, harga limit mobil Fortuner tersebut dibuka dengan nilai Rp 165.070.000.
"Penawarannya sih rata-rata tinggi. Ada yang sampai selisih (sekitar) Rp 50 juta dari harga limit, kayak kendaraan Fortuner itu," imbuhnya.
Dia menambahkan 29 mobil dinas yang tidak laku akan dilelang tahun depan. Pihaknya akan kembali melakukan taksasi atau penilaian terhadap kendaraan tersebut sebelum dilelang ulang.
"Untuk kendaraan yang belum laku, awal tahun depan kita rencanakan lakukan penilaian ulang. Tentu kita harus melakukan penilaian kembali atas unit-unit kendaraan yang belum laku dan akan dilakukan lelang kembali," ujar Rusdy.
Rusdy tidak menampik harga limit kendaraan yang dilelang akan menjadi evaluasi. Menurutnya, banyak calon pembeli yang mengeluhkan harga limit yang terlalu tinggi.
"Karena kita mendapat banyak masukan dari calon pembeli, maupun dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Itu mereka kasih masukan untuk dievaluasi harga taksasi atau penilaiannya ditinjau ulang," terangnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(sar/ata)