Masyarakat Adat Imeko Protes Pengeboran Migas di Sorsel Dipindahkan ke Laut

Foto: Perwakilan masyarakat Adat Imeko, Selvister Stefamus Saimar. Juhra Nasir/detikcom

Sorong Selatan -

Masyarakat Adat Imeko di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, memprotes titik pengeboran minyak yang semula berada di darat dipindahkan ke laut. Keputusan tersebut dianggap merugikan masyarakat adat.

Perwakilan masyarakat Adat Imeko, Selvister Stefamus Saimar mengatakan blok ini awalnya dikelola oleh salah satu BUMN pada tahun 1982 hingga 1984. Blok itu kemudian dilelang dan dimenangkan oleh perusahaan lain. Blok itu lalu diambil alih oleh anak perusahaan SKK Migas pada 2020, yakni BP Beraur.

"Dia (BUMN) jual dan ada investor yang menang, mereka masuk ke kami wilayah. Mereka eksplorasi dan temukan cadangan gas itu tahun 1982 hingga 1984, kami punya gas sebanyak 10.3 triliun kubik gas," ujarnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut Selvister mengatakan bahwa masalah mulai muncul pada saat BP Beraur mengambil alih dan merubah peta blok cadangan gas dari semula di darat kini berpusat di laut pada 2020 silam. Hal inilah yang menurut Selvister merugikan masyarakat adat.

"Padahal areal sudah diekplorasi, jumlah di dalam tanah sudah disahkan, baru mereka rubah dan taruh semua di lautan, artinya kami ini korban," ujarnya.

Selvister juga mempertanyakan data keberadaan gas di laut. Dia mengaku masyarakat Imeko pada prinsipnya mendukung investasi di wilayah mereka namun harus disertai dengan prinsip transparansi.

"Saya juga tanya mereka areal di mana, mereka bilang kami punya areal mereka pindahkan ke laut, kami tanya kapan kalian bor di laut, tahun berapa, siapa yang lakukan eksplorasi, mana bukti lapangan, tidak ada. Jujur terkait data dan tidak rubah peta blok ini. Kami mendukung, jadi mari kerjasama yang baik," ujarnya.

Selvister juga menyoroti dasar hukum perusahaan bisa merubah peta blok. Dia menduga BP Beraur sengaja merubah peta blok agar terhindar dari UU Migas Nomor 22 Tahun 2021 yang melarang satu perusahaan memiliki 2 wilayah kerja.

"Mereka tipu dengan dari daratan mereka gabung semua di laut akhirnya wilayah kerja Migas Beraur dan Bintuni jadi satu. Itu kasus itu," tambahnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya...

Selvister mengatakan ia sudah bertemu dengan SKK Migas dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, namun tidak ada jalan keluar. Dia meminta pihak perusahaan memperlakukan masyarakat Imeko sama seperti masyarakat Bintuni.

"Mereka harus jujur dan terbuka, ini kepentingan negara untuk kemakmuran orang banyak mari kita kerjasama. Kami hanya minta hak-hak adat, dan apa yang kau lakukan di Bintuni, lakukan juga di kami," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi, Sumberdaya Mineral Suroso mengatakan ia telah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan SKK Migas tetapi belum ada titik temu sebab masyarakat merasa SKK Migas telah beraktivitas dan sudah mengambil gas di wilayah mereka.

"Masyarakat berasumsi bahwa BP Migas sudah melakukan aktivitas walaupun bukan di wilayah Imeko tapi sudah mengambil cadangan dari wilayah mereka. Sementara dari BP Beraur berpandangan lain bahwa sebenarnya sampai saat ini BP belum beraktivitas di wilayah administrasi Sorong Selatan atau wilayah adat Imeko," ungkapnya.

Kendati belum ada solusi dari pertemuan tersebut, pemerintah tidak lagi mengadakan pertemuan lanjutan. Mereka menyerahkan urusan tersebut kepada masing-masing pihak yang berkepentingan.

"Kami serahkan kepada masing-masing pihak lah, kami diminta untuk fasilitasi berdamai, tapi faktanya kalau tidak bisa berdamai, silahkan masing-masing pihak ambil langkah. Pada dasarnya, saudara-saudara kita dari Imeko ini bukan tidak mendukung, mereka mendukung investasi di wilayah Imeko. Bicara industri Hulu Migas itu kepentingan nasional di situ," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Operasi SKK Migas Hariyanto Safir mengaku proyek industri ini tidak akan berhenti karena merupakan projek strategi nasional. Namun dia mengakui para pihak belum menemukan kesepakatan terkait pemindahan lokasi pengeboran.

"Dan belum ada kesepakatan, karena ada perbedaan prinsip yang sama-sama kita pegang. Tapi, ini tidak akan menghentikan industri kita, akan tetap jalan ada pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi yang akan mendampingi kita," ujarnya.

"Jadi prinsip seperti peta dan sebagainya itu memang dibicarakan. Tapi tidak merubah strategi operasional kita, kita tetap operasi, aman dan lancar. Tidak akan mengganggu prospek bisnis hulu migas ke depannya," ujarnya.

Dia menambahkan saat ini perusahaan sedang mempersiapkan seismik yang rencananya akan dilakukan tahun 2024 nanti. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan eksplorasi.

"Sekarang kita sedang bersiap-siap akan ada kegiatan sesmik, baru bersiap-siap, mudah-mudahan berjalan lancar. Sesmiknya direncanakan tahun 2024 dan tidak lama itu setelah itu dievaluasi dan eksplorasi," tutupnya