.webp)
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap serapan APBD Pemprov Sulsel tahun 2023 masih rendah. Realisasi anggaran yang minim ini dianggap dipengaruhi kebijakan mutasi pejabat di era Andi Sudirman Sulaiman (ASS) masih menjadi gubernur.
Informasi yang dihimpun dari aplikasi Sistem Informasi Realisasi Tahunan Anggaran Sulawesi Selatan (siri'TASS) per tanggal 11 September, serapan APBD baru mencapai Rp 5.289.953.132.487. Angka ini merupakan realisasi memasuki triwulan ketiga tahun 2023.
Jika dipersentasikan, realisasi keuangan di angka 52,52 persen dari total APBD Provinsi Sulsel 2023 sebesar Rp 10.071.896.004.759. Sementara realisasi fisik dilaporkan mencapai 56,16 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini (serapan APBD) juga mungkin salah satu kendala yang membuat kenapa serapan anggaran rendah, terkait kebijakan mutasi oleh gubernur," ujar Ketua Banggar DPRD Sulsel Irwan Hamid kepada detikSulsel, Senin (11/9/2023).
Irwan melanjutkan pejabat yang dimutasi bisa mengganggu jalannya program kegiatan. Pasalnya ada proses administrasi yang terhambat dan butuh waktu untuk kembali diatur.
"Kenapa? Karena yang banyak dimutasi ini adalah pejabat teknis, yaitu eselon III dan IV. Tentu mengganggu kebijakan pelaksanaan kegiatan," jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD Sulsel ini juga menambahkan urusan surat penyediaan dana (SPD) juga menjadi atensi. Menurutnya keterlambatan penerbitan SPD turut menghambat percepatan realisasi APBD di tiap OPD.
"Kedua terkait SPD yang tidak menyesuaikan kebutuhan OPD yang mengajukan pelaksanaan kegiatan. Ini yang mungkin (menjadi) sebab keterlambatan (realisasi anggaran) itu," papar Irwan.
Irwan turut menyinggung dana transfer dari pusat yang tidak sesuai harapan. Dana transfer yang dimaksud, baik dana alokasi umum (DAK) maupun dana alokasi khusus (DAK).
"Jadi ada tiga faktor (serapan APBD rendah), terkait mutasi pejabat teknis, SPD yang ditahan, dan dana transfer yang tidak sesuai dengan perencanaan awal," ujarnya.
Irwan menyesalkan anggaran yang terserap baru setengah dari total APBD Sulsel tahun 2023. Pemprov Sulsel harus bekerja keras mempercepat pelaksanaan program kegiatannya demi memaksimalkan serapan anggaran.
"Karena (masa anggaran) tinggal satu triwulan, (sementara realisasi APBD) baru seperduanya yang terlaksana," tambah Irwan.
Pihaknya khawatir jika anggaran tidak segera direalisasikan, dananya akan menyeberang lagi tahun mendatang. Hal ini akan menghambat Pemprov Sulsel dalam menyusun program ke depan.
"Mengingat sisa berapa bulan ini, pasti nyeberang ke tahun depan. Syukur kalau nyeberangnya cuma satu-dua bulan. Kalau tiga sampai empat bulan kan ini bisa jadi temuan nantinya," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Singgung Kebijakan Restrukturisasi
Sementara Ketua Komisi D DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu juga tidak menampik mutasi pejabat bisa mempengaruhi serapan APBD. Kebijakan itu berdampak pada proses administrasi terkait program kegiatan.
"Pasti kan ada kebijakan yang lambat dalam segi administrasi. Karena kalau kita bikin surat, kita OPD-nya yang tanda tangan, terus tiba-tiba ganti lagi," sebut Cicu.
Cicu menyadari mutasi yang dilakukan Pemprov Sulsel karena adanya restrukturisasi birokrasi atau perampingan jabatan. Akibatnya pejabat dimutasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Salah satu contohnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang belakangan dipisah menjadi dua dinas berbeda. Belakangan menjadi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).
"Kayak tadi, PU dan PSDA. Itu PSDA agak lambat, resapannya rendah, salah satunya itu, karena ada pemisahan OPD. Tadinya kan dia bersatu, tapi terus sekarang pisah," jelasnya.
Namun kondisi itu tidak bisa serta merta dijadikan alasan. Pemprov Sulsel harus memanfaatkan anggaran dan merealisasikan program kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.
"Kita berharap semua program itu tepat waktu. Dalam artian tidak ada lagi yang realisasinya di bawah 50 persen ataupun di akhir tahun. Itu menjadi catatan kita," tegas Cicu.
10 OPD dengan Realisasi APBD Terendah
Dalam Sistem Informasi Realisasi Tahunan Anggaran Sulawesi Selatan (siri'TASS) dilaporkan ada 10 OPD Pemprov Sulsel yang dikategorikan terendah realisasi anggarannya. Dihimpun dari aplikasi tersebut, berikut 10 OPD yang dimaksud:
1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
APBD : Rp 725.608.832.441 (Rp 725 miliar)
Realisasi : Rp 118.147.590.841 (Rp 118 miliar)
Persentase : 16,28%
Fisik : 40,11%
Sisa Dana : 607.461.241.600 (Rp 607 miliar)
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
APBD : Rp 46.764.853.794 (Rp 46 miliar)
Realisasi : Rp 9.023.496.106 (Rp 9 miliar)
Persentase : 19,30%
Fisik : 15,39%
Sisa Dana : Rp 37.741.357.688 (Rp 37 miliar)
3. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD : Rp 316.747.398.414 (Rp 316 miliar)
Realisasi : Rp 64.943.587.078 (Rp 64 miliar)
Persentase : 20,50%
Fisik : 29,01%
Sisa Dana : Rp 251.803.811.336 (Rp 251 miliar)
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
APBD : Rp 119.982.772.840 (Rp 119 miliar)
Realisasi : Rp 31.421.252.004
Persentase : 26,19%
Fisik : 28,92%
Sisa Dana : Rp 88.561.520.836 (Rp 88 miliar)
5. UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah
APBD : Rp 6.949.333.161 (Rp 6 miliar)
Realisasi : Rp 1.954.347.529 (Rp 1 miliar)
Persentase : 28,12%
Fisik : 23,83%
Sisa Dana : Rp 4.994.985.632 (Rp 4 miliar)
6. Biro Kesejahteraan Rakyat
APBD : Rp 83.013.693.852 (Rp 83 miliar)
Realisasi : Rp 28.266.026.967 (Rp 28 miliara)
Persentase : 34,05%
Fisik : 25,57%
Sisa Dana : Rp 54.747.666.885 (Rp 54 miliar)
7. UPT RSK Gigi dan Mulut
APBD : Rp 11.764.959.280 (Rp 11 miliar)
Realisasi : Rp 4.073.239.640 (Rp 4 miliar)
Persentase : 34,62%
Fisik : 0 %
Sisa Dana : Rp 7.691.719.640 (Rp 7 miliar)
8. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
APBD : Rp 4.182.537.718 (Rp 4 miliar)
Realisasi : Rp 1.497.114.262 (Rp 1 miliar)
Persentase : 35,79%
Fisik : 22,12%
Sisa Dana : Rp 2.685.423.456 (Rp 2 miliar)
9. Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD : Rp 100.207.671.513 (Rp 100 miliar)
Realisasi : Rp 36.725.807.509 (Rp 36 miliar)
Persentase : 36,65%
Fisik : 34,07%
Sisa Dana : Rp 63.481.864.005 (Rp 63 miliar)
10. Biro Pengadaan Barang/Jasa
APBD : Rp 5.188.681.078 (Rp 5 miliar)
Realisasi : Rp 1.946.768.271 (Rp 1 miliar)
Persentase : 37,52%
Fisik : 22,93%
Sisa Dana : Rp 3.241.912.807 (Rp 3 miliar)
