.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mengaku akan menuntaskan sisa utang Pemprov yang belum terbayarkan di era Andi Sudirman Sulaiman. Bahtiar menyebut utang itu menjadi salah satu yang dipersoalkan DPRD Sulsel.
Hal tersebut disampaikan Bahtiar usai melakukan pertemuan bersama fraksi-fraksi di DPRD Sulsel, Rabu (6/9/2023). Bahtiar merinci total ada 129 persoalan yang disampaikan DPRD, termasuk masalah utang tersebut.
"Tadi itu saya baru bicara satu jam setengah di seluruh fraksi kurang lebih ada 129 persoalan lah. Salah satunya (soal utang) itu," kata Bahtiar kepada wartawan usai pertemuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahtiar mengaku masih butuh waktu untuk menyelesaikan setiap pekerjaan rumah yang ada di Sulsel. Dia akan mendiskusikan persoalan utang itu bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan DPRD Sulsel.
"Nanti akan saya bicarakan lagi (soal utang Pemprov)" kata Bahtiar.
Kendati demikian, Bahtiar mengaku memberi perhatian terkait masalah utang tersebut. Dia berjanji akan mencari solusi atas persoalan itu.
"Nantilah. Tidak mungkin tidak diselesaikan (persoalan utang itu)" ujar Bahtiar.
DPRD Minta Bahtiar Audit Sisa Utang
Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika berharap persoalan itu Pemprov di era Andi Sudirman bisa terselesaikan. Dia pun meminta Bahtiar melakukan audit untuk mengetahui jumlah sisa utang yang belum dibayarkan.
"Termasuk utang itu juga ada penyampaian, utang yang menjadi kewajiban dari Pemprov itu harus juga direalisasikan," kata Andi Ina kepada wartawan di kantor DPRD Sulsel, Rabu (6/9).
Andi Ina menyampaikan, Pemprov sudah membayar sebagian sisa utangnya. Kendati begitu, dia mengaku belum tahu persis berapa sisa utang yang belum terbayarkan sehingga meminta Bahtiar melakukan audit. "Mungkin juga sudah ada yang terbayar, makanya Pak Pj akan juga mungkin melakukan kegiatan-kegiatan diskusi. Kemudian dia melakukan audit dulu yang mungkin dilakukan beliau," ujar Andi Ina.
Politis Golkar itu mengaku siap bersinergi untuk mencari solusi utang Pemprov tersebut. Andi Ina menyebut persoalan itu akan dibahas melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.
"Nanti kita bicarakan khusus itu melalui Banggar. Yang pasti pak Pj Gubernur ini juga punya konsen terkait dengan penyelesaian utang," bebernya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrif juga menyinggung soal utang Pemprov Sulsel sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, Syahar menyebut mungkin saja jumlah utang tersebut telah mengecil dalam beberapa waktu belakangan.
"Detail perkembangannya, saya akan gambarkan di rapat Banggar. Siapa tahu ada perubahan selama beberapa bulan yang lalu. Saya akan infokan besok," ucapnya kepada wartawan.
Utang Rp 1 triliun di halaman selanjutnya.
Utang Pemprov Sempat Disebut Rp 1,2 Triliun
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah mengatakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Andi Sudirman tidak baik-baik saja. Hal itu disampaikannya usai rapat paripurna pemberhentian Andi Sudirman sebagai Gubernur Sulsel pada Jumat malam (4/8).
"Kita mau mengingatkan siapa pun yang mau jadi Pj Gubernur. Bahwa Anda sedang menghadapi pemerintahan yang sedang tidak baik-baik saja-saja," tutur Ulla kepada wartawan.
Dia lantas menyinggung besaran utang di masa kepemimpinan Andi Sudirman senilai Rp 1,2 triliun. Utang tersebut akan diwariskan kepada Pj Gubernur Sulsel.
"Tahun ini kita memperoleh limpahan utang dari tahun 2022 sebesar 1,2 triliun, itulah jumlah utang yang paling besar selama pemerintahan ini ada. Pernah terjadi cukup besar karena COVID, itu hanya Rp 600 miliar. Sekarang ini kita menghadapi Rp 1,2 triliun," ungkapnya.
Legislator Sulsel Fraksi Demokrat ini menuturkan utang tersebut akan membebani APBD. Ulla pun mendorong Pemprov Sulsel melakukan perubahan APBD secara parsial agar beban utang berkurang.
"Kita sudah memberi izin atau menyetujui, Pemprov untuk melakukan Perkadab. Apa itu, adalah perubahan parsial APBD, perubahan sebagian untuk bayar utang itu," terang Ulla.
