.webp)
"Jadi soal anggaran Pilgub itu kita sudah sepakat yah, antara kita di KPU (Suslel) dan TAPD, pembicaraannya sudah berapa kali. Dari pembicaraan berulang itu, sejatinya kita dapat Rp 408 (miliar) lebih," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik KPU Sulsel Syarifuddin Jurdi kepada detikSulsel, Kamis (16/3/2023).
Syarifuddin menyebut rencana anggaran untuk pemilu di Sulsel telah dibahasnya tahun lalu. Dia mengaku awalnya mengusulkan rencana anggaran sebesar Rp 600 miliar, hanya saja dikurangi karena telah melakukan pencermatan ulang.
"Itu kan pembahasan anggaran pilkada sejak tahun lalu. Semula kami mengusulkan 600 (miliar), kemudian kita melakukan pencermatan mengeluarkan anggaran terkait dengan covid yah, OPD itu, akhirnya jatuh di 415 (miliar), kira-kira turun lebih dari 40 lah dari anggaran Pilgub 2018," paparnya.
Dia menyebut rencana anggaran awal itu dia kurangi tanpa ada permintaan dari TAPD. Awalnya, anggaran yang disepakati hanya Rp 406 miliar, namun ditambah kisaran Rp 2 miliar karena adanya penambahan tempat pemungutan suara (TPS) di beberapa daerah.
"Terus tanpa diminta TAPD itu pembicaraan awal, kami mencermati ulang di internal KPU, kemudian turun menjadi 406 (miliar rupiah) yah, tapi karena ada beberapa penambahan TPS di beberapa daerah, akhirnya di angka 408 (miliar rupiah)," katanya lagi.
Saat ditanyai tentang distribusi anggaran ke Kabupaten/Kota, Syarifuddin mengatakan pihaknya memang menanggung sebahagian aktivitas pemilihan di daerah. Termasuk pemutakhiran data pemilih, jumlah penduduk dan luas wilayah.
"Sebahagian didistribusi ke beberapa daerah Kabupaten/Kota. Jadi gini, yang akan didistribusi nanti itu terkait pemutakhiran data pemilih, itu kan dibiayai sepenuhnya oleh pemprov," jelasnya.
Selain itu, sosialisasi dalam bentuk event yang akan dilakukan KPU Sulsel juga ditanggungnya. Syarifuddin menyebut akan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada para pemilih, termasuk di sekolah dan perguruan tinggi.
"Nanti juga itu yang akan kami distribusikan ke bawah itu terkait sosialisasi. Misalnya gini, ada (Event KPU) goes to school, kan ini dibarengkan, masa nanti ke sekolah hanya bicara Pilgub saja, nanti datang lagi di sekolah yang sama bicara Pilkada kabupaten kan mubazzir itu," paparnya.
"Jadi goes to school dan goes to campus, kemudian ada debat juga akan dibarengkan. Debat tentang pemilu/pilkada itu kan hampir sama dan tidak usah dipisah ada debat Pilkada kabupaten, ada debat Pilkada provinsi," tambah Syarifuddin.
Selain itu, Syarifuddin mengatakan KPU Sulsel juga membiayai logistik yang diperadakan nantinya. Dia menyebut apapun yang tidak bersangkut paut dengan pasangan calon atau kandidat adalah tanggung jawab KPU Sulsel.
"Terkait dengan logistik, logistik non paslon itu misalnya kotak, tinta, sampul, segel dan seterusnya yang tidak terkait dengan Paslon itu dibiayai oleh provinsi. Sementara logistik Paslon, terkait dengan surat suara, surat suara ini kan masing-masing daerah punya calon, kita tidak tahu berapa jumlah calonnya, Kemudian formulirnya. Formulir dan surat suara ini ditanggung oleh masing-masing pemerintah, misalnya kalau Pilgub di provinsi, kalau pilkada di Kabupaten/Kota," jelasnya.
(ata/ata)
