.webp)
Pelaksana tugas (Plt) Kadinkes Sulawesi Selatan (Sulsel) Arman Bausat mengaku pihaknya sulit menuntaskan target pembangunan 5 rumah sakit (RS) regional. Arman kemudian menyinggung soal anggaran yang terbatas dan masa jabatan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) akan segera berakhir.
"Mungkin dari 5 agak sulit dipenuhi mengingat anggaran yang sangat terbatas. Sehingga mungkin maksimal 3 saja RS regional yang akan diselesaikan sampai akhir masa jabatan gubernur Sulsel," kata Arman Bausat dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD Sulsel, Senin (4/7/2022).
Arman mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus merencanakan dua lagi pembangunan RS regional. Satu di antaranya sedang dibangun di Kabupaten Bone.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kedua ini RS regional Bone. Adapun RS regional ketiga itu, kami sudah mendapatkan informasi. Cuma belum dipastikan lokasinya di kabupaten mana," kata Arman.
Soal rencana pembangunan RS regional di Bone, Arman mengungkapkan sudah pada tahap groundbreaking pada 2 pekan lalu. Ditargetkan sudah dilakukan pemasangan pondasi pada awal Juli ini.
"Dan kita harapkan di akhir Desember 2022 ini, persentase fisik yang ditargetkan sudah 66 persen. Dan kita harapkan juga di akhir tahun ini, bisa operasional rumah sakit," ungkapnya.
Arman mengatakan pihaknya sudah menganggarkan Rp 110 miliar untuk pembangunan rumah sakit di Bone. Anggaran tersebut merupakan tahap pertama.
"Cuma kita sudah lelang, dan pemenangnya kemarin itu sudah kita umumkan pertengahan Juni, anggarannya dari pagu Rp 110 miliar ditawar di angka Rp 97 miliar," beber Arman.
Menanggapi pernyataan Arman, anggota Komisi E DPRD Sulsel Ady Ansar tak sepakat dengan pengakuan lambannya pembangunan RS regional karena terkendala anggaran. Pemprov Sulsel bisa mengalihkan bantuan keuangan untuk pembangunan rumah sakit regional.
"Saya rasa pembangunan RS regional ini menjadi program prioritas gubernur. Saya kira kalau yang menjadi kendala soal anggaran, itu tidak masuk akal," ujar Ady Ansar.
Ady mengatakan bantuan keuangan ini sifatnya tidak wajib sehingga anggaran bantuan keuangan yang cukup besar itu bisa digunakan untuk membangun rumah sakit regional.
"Makanya tidak masuk di pikiran saya pak kadis kesehatan mengatakan kemungkinan besar hanya 3 yang bisa diselesaikan. Tidak bisa pak, karena ini sudah menjadi produk Perda yang sudah kita sepakati bersama. Yang kami butuhkan kesiapan kawan-kawan dinas untuk melaksanakannya," ungkap politikus Nasdem ini.
Ady Ansar kemudian meminta kepastian dari Dinas Kesehatan Sulsel terkait di mana saja RS regional akan dibangun.
"Saya tanya, kalau misalnya 5 rencananya, di mana saja. Kami hanya ingin mendapat gambaran, dengan waktu yang terbatas ini, di mana-mana lokasinya," katanya.
Anggota Komisi E lainnya, Mangunsidi juga mengaku pesimis Pemprov Sulsel mampu menuntaskan pembangunan 5 RS regional yang dijanjikan pemerintahan NA-ASS.
"Jadi saya sangat pesimis tahun depan ini akan ada lagi pembangunan RS regional. Jadi ini menjadi salah satu penilaian gubernur nanti di akhir masa jabatannya yang tidak bisa mencapai target sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam RPJMD," ungkap legislator Gerindra ini.
Mangunsidi bahkan juga Pemprov Sulsel tidak berhak mengklaim RS Hasri Ainun Habibie sebagai RS regional milik Pemprov. Pasalnya rumah sakit itu bukan aset milik Pemprov Sulsel.
"Itu kan aset Parepare itu, bukan kita punya aset. Jadi kita hanya dikibuli itu. Jadi jangan bicara soal Parepare," tutup Mangunsidi.
(hmw/sar)
